1. Beranda
  2. Maluku Utara

SPN Dorong Penetapan UMP Malut Disesuaikan Data Pertumbuhan Ekonomi

Oleh ,

Ternate, malutpost.com – Serikat Pekerja Nasional (SPN) Maluku Utara (Malut) meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Malut menyajikan data pertumbuhan ekonomi dari seluruh sektor usaha sebagai dasar pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2028 mendatang.

Serikat pekerja ini menilai, penetapan kenaikan UMP sebesar 4 persen perlu disertai keterbukaan data yang mencerminkan kondisi berbagai sektor ekonomi di Malut, karena itu penetapan UMP tahun ini perlu menjadi bahan evaluasi kedepan.

Ketua SPN Malut, Yusran Pauwah, menyatakan pembahasan UMP selama ini bertumpu pada indikator pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate dan Halmahera Tengah. Karena itu, penetapan kenaikan upah sebesar 4 persen perlu diperkuat dengan keterbukaan data pertumbuhan ekonomi, termasuk dari wilayah dan sektor nonpertambangan. Disisi lainya penetapan UMP tahun ini mesti jadi bahan evaluasi kedepan.

"Saya tidak membantah pernyataan mereka. Tapi kenapa kenaikan 4 persen di sektor UMP? Sebenarnya kami dari serikat menginginkan asosiasi APINDO mampu menyajikan data di beberapa sektor di Maluku Utara. Jangan hanya melihat sektor pertambangan. Ini jadi catatan kedepan harus ada penyediaan data," ujarnya, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditopang sektor pertambangan. Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perhotelan, dan jasa juga perlu diperhitungkan dalam menentukan besaran kenaikan upah. Karena itu, penggunaan data pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dan Halmahera Tengah dinilai belum cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi di seluruh kabupaten dan kota di Malut.

"Kalau berbicara indikator pertumbuhan ekonomi, itu diukur dari semua sektor. Ada pertanian, pariwisata, nelayan, dan sektor lainnya. Jadi, seluruh data harus disampaikan agar kita bisa menentukan indikator yang tepat," tegasnya.

Anggota DPRD Provinsi Malut ini menyebut, kondisi ekonomi di wilayah pertambangan juga tidak bisa disamaratakan. Halmahera Selatan dan Halmahera Timur, misalnya, memiliki aktivitas pertambangan dengan karakteristik ekonomi yang perlu diperhitungkan. Begitu pula daerah yang perekonomiannya lebih banyak ditopang sektor nonpertambangan.

Karena itu, pihaknya meminta APINDO membuka data pertumbuhan ekonomi dari setiap sektor agar serikat pekerja dapat menilai apakah kenaikan UMP 4 persen sudah mencerminkan kondisi riil dunia usaha dan kebutuhan pekerja.

Dia mengakui SPN menerima hasil kesepakatan kenaikan UMP 2027 sebesar 4 persen. Namun, penerimaan tersebut bukan berarti serikat pekerja tidak memiliki catatan terhadap proses dan indikator yang digunakan dalam penetapannya.

"SPN tetap menerima. Kami hanya memberikan catatan kepada APINDO agar menyampaikan data dari semua sektor. UMP ini berbicara tentang seluruh sektor, bukan hanya pertambangan," ujarnya.

Selain persoalan data, Yusran pun menyoroti belum meratanya pembentukan Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan kota. Menurut dia, keberadaan lembaga tersebut penting agar penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi dan biaya hidup di masing-masing daerah.

Dia mengatakan, selama Dewan Pengupahan belum terbentuk di kabupaten dan kota, acuan pengupahan masih bertumpu pada UMP provinsi. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab perbedaan kebutuhan hidup pekerja di setiap daerah.

"Ini menjadi catatan bagi serikat pekerja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dewan Pengupahan jangan hanya terbentuk di tingkat provinsi, tetapi juga harus ada di kabupaten dan kota," pungkasnya. (mg-01)

Baca Juga