Aksi Mahasiswa di Ternate Bawa 22 Tuntutan, Soroti Tambang hingga Penegakan Hukum
Ternate, malutpost.com – Mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi ekstra dan mengatasnamakan Aliansi November Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di depan kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, di Kota Ternate, Selasa (17/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 22 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan sejumlah pihak terkait. Di antaranya, mendesak pemberian sanksi kepada Direktur PT Nico sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022, mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang hilirisasi kelapa di Halmahera Utara, menghentikan pembangunan Batalyon Infanteri, serta naikkan harga komoditas lokal.
Massa juga meminta penghentian seluruh pembangunan KDMP, Kopdes, dan MBG, pengusutan tuntas kasus pembunuhan di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, serta mendesak pencopotan Kapolda Maluku Utara.
Mereka juga menuntut perwujudan pendidikan gratis, penolakan izin Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PT Ormat Geothermal di Talaga Rano, pembangunan persatuan nasional untuk melawan rezim ekstraktif, serta menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo melalui tuntutan bertajuk "Dua tahun cakup, lima tahun mematikan, Prabowo gagal".
Tuntutan lainnya meliputi penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, pemenuhan hak tenaga pendidik, pencabutan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai diskriminatif, serta desakan agar Presiden Prabowo bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi.
Massa juga meminta segera diwujudkannya RUU Ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak di Maluku Utara, serta mendesak PT Argo Dewa Koko melakukan penertiban harga kelapa bagi petani di Halmahera Barat.
Selanjutnya, mereka menuntut penghentian kriminalisasi terhadap pejuang HAM, aktivis lingkungan, dan mahasiswa, pengusutan tuntas kasus kekerasan seksual di Maluku Utara, serta menyuarakan tuntutan "Vagina bukan milik negara.
Massa turut mendesak evaluasi aktivitas tongkang di wilayah pesisir petani dan Obi Kawasi, serta pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) disertai pemulihan ruang hidup masyarakat.
Koordinator aksi, Mudasir Yudin, mengatakan aksi tersebut merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh aliansi. Pihaknya meminta Pemprov Maluku Utara, khususnya Gubernur Sherly Tjoanda, mengambil sikap tegas dan mengakomodasi tuntutan yang disampaikan.
"Kami meminta pemerintah provinsi, terutama Gubernur Sherly Tjoanda, agar mengambil sikap tegas untuk mengakomodasi tuntutan ini, karena menyangkut kepentingan kita bersama," ujarnya.
Mudasir juga menyoroti keberadaan ratusan izin pertambangan di Maluku Utara yang menurutnya perlu segera dievaluasi oleh pemerintah provinsi.
Ia menilai aktivitas pertambangan selama ini telah menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama warga yang bermukim di sekitar wilayah operasi tambang.
"Apalagi saat ini di wilayah Obi, Halmahera Selatan, perkampungan masyarakat semakin dipersempit akibat aktivitas pertambangan. Bahkan, masyarakat terancam direlokasi karena aktivitas tambang tersebut," pungkasnya. (one)