1. Beranda
  2. Opini

Membaca Batasan Diri Politik Joko Widodo

Oleh ,

Oleh: Andre Sudin

Tulisan ini hadir untuk menjawab berbagai spekulasi yang terus berkembang di ruang publik, baik sejak Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Presiden maupun setelah ia purna tugas. Narasi yang kerap beredar sering kali menuduh bahwa setiap langkah politiknya semata-mata didorong oleh ambisi kekuasaan yang tidak pernah puas.

Bahkan setelah Jokowi tidak lagi menduduki kursi kepresidenan, sejumlah pihak terlihat masih terus menyerangnya secara berapi-api. Upaya pembentukan opini (framing) terus digencarkan untuk membangun citra bahwa dirinya dan keluarganya adalah sosok yang serakah akan kekuasaan.

Padahal, ada beberapa alasan mendasar yang mematahkan tudingan tersebut. Pertama, jika ia benar-benar haus akan jabatan struktural, ia tentu dapat dengan mudah mengambil alih posisi Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini dijabat oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Secara aturan maupun pengaruh politik, Jokowi sangat memungkinkan untuk menduduki kursi tersebut bahkan sejak periode kedua kepemimpinannya. Dengan modal popularitasnya yang sangat tinggi kala itu, keterlibatannya secara langsung di pucuk pimpinan berpotensi mendongkrak perolehan suara PSI secara signifikan pada Pemilu Legislatif 2024 lalu. Namun, langkah pragmatis tersebut tidak ia ambil.

Sikap ini sangat kontras jika dibandingkan dengan beberapa presiden pendahulunya, seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya tetap memegang kendali penuh sebagai ketua umum partai politik masing-masing meskipun masa jabatan mereka sebagai presiden telah lama berakhir.

Pilihan Jokowi untuk tidak duduk di kursi pimpinan partai menunjukkan kesadarannya bahwa masa pengabdian formalnya telah usai. Ia memilih menepi dan memberikan ruang bagi generasi muda, termasuk putranya sendiri, untuk tampil di garis depan.

Alasan kedua terletak pada proses keterlibatan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Dalam sebuah kampanye pada 11 Desember 2023, Prabowo Subianto secara terbuka menegaskan bahwa dirinyalah yang memilih Gibran untuk mendampinginya. Fakta ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dalam siniar (podcast) Political Show di CNN Indonesia. Dasco mengungkapkan bahwa Prabowo sampai meminta Gibran sebanyak lima kali untuk bersedia menjadi pasangannya. Rangkaian fakta ini membuktikan bahwa majunya Gibran merupakan permintaan langsung dari Prabowo sebagai kandidat presiden, bukan hasil pemaksaan kehendak dari Jokowi.

Selain itu, jika melihat rekam jejak selama sepuluh tahun menjabat, fokus utama Jokowi lebih banyak terserap pada kerja-kerja teknokratis serta pembangunan infrastruktur fisik dan sumber daya manusia. Energi politiknya tidak dihabiskan untuk membangun mesin partai pribadi guna mengamankan posisi setelah pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi kekuasaannya lebih tertuju pada penyelesaian agenda pembangunan negara daripada mengonsolidasikan kekuatan partai demi kepentingan jangka panjang pribadi.

Lalu, apakah wajar jika seorang tokoh membangun jejaring kekuatan politik yang kemudian dikelola oleh anaknya sendiri? Dalam kacamata sosiologis dan realitas politik, hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah. Harus diakui secara jujur bahwa setiap orang tua pada umumnya ingin mewariskan pijakan terbaik bagi masa depan anaknya. Bentuk warisan itu bisa beragam, mulai dari aset investasi, perusahaan keluarga, hingga jejaring dan kendaraan politik.

Lebih jauh lagi, pewarisan modal politik ini tidak serta-merta mematikan mekanisme demokrasi. Pada akhirnya, setiap partai politik maupun figur di dalamnya tetap harus diuji melalui pemilihan umum yang terbuka dan kompetitif. Rakyat tetap memegang kedaulatan penuh untuk menentukan apakah sebuah partai layak mendapat dukungan atau justru ditinggalkan, terlepas dari siapa tokoh besar di balik layar atau keturunan siapa yang memimpinnya.

Keputusan untuk tidak menjadi ketua umum partai justru menempatkan Jokowi pada posisi yang lebih strategis sebagai tokoh bangsa atau kingmaker. Tanpa terikat pada struktur formal satu partai tertentu, ia memiliki fleksibilitas yang luas untuk berkomunikasi dengan berbagai elemen politik. Posisi ini memungkinkannya untuk tetap memberikan masukan bagi pembangunan nasional tanpa harus terjebak dalam urusan administratif dan dinamika konflik internal kepartaian sehari-hari.

Di sisi lain, langkah menyerahkan tongkat estafet kepada generasi muda bukanlah jaminan kesuksesan instan. Sebaliknya, keputusan ini menjadi ujian pembuktian yang berat bagi para penerusnya, termasuk Kaesang dan Gibran. Mereka dituntut untuk membuktikan kapasitas kepemimpinan serta kualitas kerja mereka sendiri di mata publik, agar tidak sekadar berlindung di balik bayang-bayang nama besar orang tua.

Pada akhirnya, menilai langkah politik Jokowi membutuhkan sudut pandang yang jernih dan objektif. Keputusan untuk tidak mengambil jabatan ketua umum partai setelah lengser adalah bukti nyata adanya batasan diri dalam berkuasa. Alih-alih dimaknai sebagai bentuk keserakahan, sikap tersebut lebih tepat dibaca sebagai keikhlasan untuk mundur dari panggung utama dan memberi kesempatan bagi generasi berikutnya untuk menulis sejarah mereka sendiri.

Baca Juga