Masalah SP dan PBG Lago Montana Mencuat, Jadi Pintu Masuk Bagi APH Dalam Melakukan Penyelidikan
Ternate, Malutpost.com - Polemik terkait pembangunan vila Logo Montana yang berdiri tepat di kawasan lindung danau Ngade, Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan terus menuai sorotan.
Beragam reaksi publik muncul hingga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ternate menggelar dialog publik yang mengusung tema: Menakar Transparansi Perizinan Pembangunan Vila Lago Montana dari Perspektif Sosial, Lingkungan dan Hukum.
Ada kurang lebih enam narasumber yang diundang dalam dialog untuk membahas aspek lingkungan, ada juga anggota legislatif, akademisi, pihak PDAM hingga pihak Polres dan Kejari Ternate.
Beragam persepsi pun muncul dalam dialog yang digelar Jumat, 13 November 2026 malam hari di Cafe Sabeba, Kelurahan Takoma, Ternate Tengah. Salah satunya menyangkut administrasi, seperti perizinan tata ruang, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan surat peringatan dari Dunas PUPR Kota Ternate.
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) KNPI Kota Ternate, Maruf Majid mengatakan, persoalan vila Lago Montana perlu disikapi dengan bijaksana dan objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Karena itu, KNPI ikut mendorong agar semua pihak yang memiliki kewenangan agar bisa memberikan penjelasan secara terbuka, baik soal perizinan maupun tata ruang hingga aspek dampak lingkungan," akunya.
Ia menambahkan, KNPI pada posisi ini tidak menyudutkan para pihak-pihak terkait seperti Lago Montana. Tetapi, KNPI Kota Ternate, berkepentingan agar pembangunan vila Lago Montana harus berdasarkan regulasi. Salah satunya menyangkut izin yang masih menjadi perdebatan di ruang publik.
“KNPI dalam dialog ini tentu tidak mencari siapa yang salah, namun mencari kejelasan dan menguji kepatuhan terhadap aturan serta mendorong penyelesaian yang adil dan transparan. Olehnya itu, banyak narasumber yang diundang, dari akademisi, kepolisian dan Kejari Ternate, guna mencari tahu titik terang terkait persolan ini," sebutnya.
Maruf menegaskan, KNPI Kota Ternate secara prinsip, tidak anti investasi. Tetapi investasi itu harus taat regulasi. Jika regulasinya tepat maka akan didorong.
“Namun jika pembangunan vila Lago Montana diduga belum sesuai regulasi maka harus dibuka agar semuanya menjadi jelas," tandasnya.
Apalagi di dalam dialog mencuat terkait Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2 yang sudah dikeluarkan pihak Pemerintah Kota Ternate namun vila tetap dibangun bahkan kini sudah beroperasi. Baginya, SP 1 dan SP 2 menjadi pintu masuk dalam mengusut masalah ini lebih jauh.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena lokasi pembangunan vila diduga berada di kawasan sempadan danau Ngade yang masuk area perlindungan lingkungan.
Mengacu pada undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, kawasan sempadan dengan jarak antara 50 hingga 100 meter dari bibir danau masuk dalam kawasan perlindungan.
Area di danau Ngade itu berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah erosi serta melindungi kualitas air dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ternate, Andi Hamzah Kusumaatmaja saat dikonfirmasi terkait perkembangan penyelidikan dugaan kasus ini, mengaku, pihaknya belum menemukan adanya perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara.
“Menurut kami, masalah tersebut masuk dalam ranah admistrasi pelanggaran tata ruang sehingga belum ditemukan adanya perhatian pidana yang berpotensi merugikan keuangan negara," akunya, Minggu (15/11).
Andi bilang, terdapat perbedaan pengaturan mengenai peruntukan kawasan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate dan RTRW Provinsi Maluku Utara.
Dari hasil koordinasi antara Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, menyepakati bahwa pengendalian pemanfaatan ruang pada lokasi yang dimaksud tetap mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ternate dan itu masih berlaku. Sehingga, status kawasan tersebut sampai saat ini merupakan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan danau Ngade.
“Olehnya itu, jika temuannya adalah pelanggaran terhadap RDTR dan proses administrasi sedang berjalan, maka kita berkesimpulan agar didahulukan proses administrasi sampai selesai," tandasnya. (wan/aji)