Kuasa Hukum Briptu IC Tegaskan Kritik di Medsos Bukan Pelanggaran Hukum
Ternate, malutpost.com – Tim kuasa hukum anggota Polwan berinisial Briptu IC alias Indrawati yang bertugas di Polda Maluku Utara (Malut), membantah sejumlah komentar yang ditulis kliennya dalam siaran langsung (live streaming) Facebook milik seorang warga hingga berujung pada laporan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Malut.
Sebelumnya, Briptu IC alias Indrawati diketahui memberikan sejumlah komentar dalam siaran langsung yang menampilkan pertemuan antara masyarakat dan Pemerintah Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan.
Melalui akun Facebook miliknya, Briptu IC diduga menuliskan sejumlah komentar yang dinilai berpotensi memancing spekulasi di tengah masyarakat.
Salah satu komentarnya berbunyi, “Kalo ke Bupati ya pastinya kades ini lanjut lagi, selamat menikmati warga ngelo masure untuk beberapa tahun kedepan lagi.”
Ia kemudian melanjutkan dengan komentar, “Yang pro pro tu pangge dorang lah dudu di meja tu, nanti orang tutup baru ngoni bataria sampe.”
Selain itu, terdapat komentar lainnya, yakni “Me ngoni pe banyak tu badiri la suarakan tarada kong tuhan e”, “Me dia punya sisa ngana tara jelaskan kase selesai nanti orang permasalahkan baru ngana jelaskan”, serta “Sampaikan keluhan baru terakhir pak camat angka teri deng sanjung maitua ini itu sama deng pak camat buka serigala p kandang” yang disertai emoji tertawa.
Menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum Briptu IC, Saiful Djanwar dan Fadli Marsaoly, secara tegas membantah penilaian kuasa hukum Kepala Desa Guruapin, Wahyuningsih Madilis, yang menyebut kliennya harus ditindak tegas secara etik karena dinilai ceroboh dalam menggunakan media sosial.
Saiful menilai, penyampaian pendapat, masukan, maupun kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak seharusnya serta-merta ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tindakan melawan hukum. Menurutnya, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun tindakan pejabat publik.
“Kritik masyarakat bukanlah pelanggaran hukum. Kepala desa merupakan pejabat publik yang harus siap menerima masukan, evaluasi, dan kritik dari masyarakat. Jabatan publik bukanlah kekuasaan tanpa batas, apalagi alasan untuk menutup ruang kebebasan berpendapat,” tegas Saiful.
Ia menjelaskan, kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Dengan dasar itu, setiap warga negara memiliki ruang hukum untuk menyampaikan pikiran, pandangan, dan kritik sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Saiful mengingatkan bahwa kepala desa bukan pemilik desa, melainkan pejabat yang mengemban amanah masyarakat dan wajib menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi. Karena itu, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh langsung dipersepsikan sebagai serangan pribadi ataupun upaya menjatuhkan kewibawaan kepala desa.
“Jangan sampai masyarakat dibuat takut untuk menyampaikan kritik. Kepala desa harus memahami bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah publik. Jika ada kebijakan atau penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai perlu dikritisi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keberatan,” katanya.
Ia menegaskan, pejabat publik harus memiliki kesiapan mental dan tanggung jawab untuk menerima evaluasi dari masyarakat.
Terkait status kliennya sebagai anggota Polri aktif, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa kedudukan sebagai anggota kepolisian tidak serta-merta menghilangkan hak konstitusional seseorang sebagai warga negara.
Meski demikian, pihaknya mengakui bahwa anggota Polri tetap terikat pada ketentuan disiplin dan kode etik profesi, termasuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Jadi, harus ada pembedaan yang jelas antara penggunaan hak pribadi sebagai warga negara dan tindakan yang benar-benar mengarah pada penyalahgunaan jabatan maupun kewenangan institusi. Jangan mencampuradukkan antara hak seseorang menyampaikan pendapat dengan penyalahgunaan jabatan. Sepanjang kritik disampaikan secara bertanggung jawab, tanpa menyalahgunakan kewenangan, tanpa menyebarkan berita bohong maupun ujaran kebencian, maka persoalannya harus dilihat secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum,” tegasnya.
Saiful juga mengingatkan agar Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tidak ditafsirkan secara berlebihan, seolah-olah setiap kritik terhadap pejabat publik otomatis merupakan pelanggaran kode etik.
Menurutnya, pengaduan ke Bid Propam tersebut harus diuji berdasarkan fakta, bukti, konteks peristiwa, serta ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, pihaknya meminta agar tidak ada pihak yang terlebih dahulu membangun opini seolah-olah pelanggaran etik telah terbukti sebelum proses pemeriksaan dilakukan.
“Silakan menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia. Itu merupakan hak setiap warga negara. Tetapi, jangan sampai mekanisme tersebut justru menjadi instrumen untuk menekan atau membungkam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik. Semua harus diuji secara objektif,” katanya.
“Kritik bukanlah permusuhan. Masukan bukanlah intervensi. Dan menyampaikan pendapat bukanlah tindakan melawan hukum sepanjang dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.
Terpisah, kuasa hukum Kepala Desa Guruapin, Wahyuningsih Madilis, menyatakan bahwa setiap orang memang memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau pejabat publik. Namun, menurutnya, hal tersebut berbeda jika dilakukan oleh anggota Polri aktif yang terikat erat dengan aturan kode etik profesi Polri.
“Oknum tersebut harus membuka pikirannya dan memahami dengan jelas melihat statusnya sebagai seorang anggota Polri. Lihat Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Etika Kenegaraan Pasal 9 huruf b, bahwa setiap pejabat Polri dilarang terlibat dalam kegiatan yang menentang kebijakan pemerintah,” tegas Wahyuningsih.
Wahyuningsih mengatakan, seorang anggota Polri yang menemukan dugaan penyimpangan atau kebijakan kepala desa yang keliru seharusnya menempuh jalur kedinasan, seperti laporan intelijen atau koordinasi resmi, bukan melalui komentar terbuka maupun kritik di media sosial. Menurutnya, tindakan tersebut justru berpotensi melanggar Kode Etik Profesi Polri.
Ia menilai, jika ingin bebas berkomentar dan mengkritik setiap kebijakan pemerintah, seseorang harus menjadi masyarakat sipil agar dapat leluasa menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap kebijakan dan kesalahan pemerintah.
“Oknum Polwan harus menambah pengetahuannya tentang kode etik. Jangan hanya melihat hak konstitusional yang pada dasarnya diatur dalam UUD 1945. Konstitusi memang tidak membatasi hak warga negara untuk mengkritik pemerintah, tetapi status sebagai seorang anggota Polri membuat hak tersebut dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Polri,” tuturnya.
“Kami menegaskan, secara etik oknum tersebut harus diberikan peringatan tegas oleh institusi kepolisian berupa permintaan maaf secara terbuka atas kekeliruannya yang berkomentar di media sosial tanpa melihat status dan seragam yang melekat pada dirinya,” pungkasnya. (one)