Republik Tanpa Rasa Malu

Oleh: Hendra Nawawi
(Aktivis HMI)

Republik sejatinya bukan sekadar bentuk pemerintahan yang menggantikan kekuasaan monarki dengan seorang presiden. Republik merupakan kesepakatan moral dan politik bahwa negara adalah milik bersama, bukan instrumen untuk melanggengkan kepentingan segelintir elite.

Soekarno dan Mohammad Hatta meletakkan cita-cita kemerdekaan Indonesia di atas fondasi kedaulatan rakyat, demokrasi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan seharusnya membebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan, bukan sekadar memindahkan hak istimewa dari tangan penjajah kepada kelompok penguasa baru.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Kamis, 12 November 2026

Gagasan tersebut sejalan dengan pemikiran Cicero tentang res publica sebagai urusan bersama, Rousseau mengenai kedaulatan kehendak rakyat, serta Montesquieu yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan.

Dalam perkembangan pemikiran modern, Philip Pettit juga mengingatkan bahwa republik harus menjamin kebebasan warga dari dominasi kekuasaan yang sewenang-wenang. Artinya, jabatan publik bukan hak istimewa, melainkan mandat yang harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan kepentingan masyarakat.

Namun, kehidupan demokrasi Indonesia hari ini menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah republik masih menjadi ruang keadilan bagi seluruh rakyat, atau perlahan berubah menjadi panggung perebutan pengaruh bagi mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan?

Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara. Justru, kritik merupakan mekanisme demokrasi untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.

Sebagaimana peringatan Lord Acton, kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan apabila tidak dikendalikan. Karena itu, pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang menutup ruang kritik, melainkan pemerintahan yang berani mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya.

Dinamika politik nasional belakangan ini memperlihatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Persoalan yang mencuat terkait pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai kemungkinan pengunduran diri di tengah polemik dokumen pendidikan.

Baca Halaman Selanjutnya..