Dosa Hukum di Balik Proyek Sabodam Ternate

Oleh: Julfandi Gani
(Praktisi Hukum)

Pembangunan infrastruktur di Kota Ternate hari ini berada di persimpangan jalan yang sangat ironis. Atas nama mitigasi bencana dan keselamatan warga, jutaan kubik material batuan dan pasir dikeruk dari perut bumi Pulau Ternate.

Proyek pembangunan infrastruktur pengendali banjir lahar dingin (Sabodam) di kawasan rawan seperti Kelurahan Jambula, Sasa, dan Rua digenjot tanpa henti.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Rabu, 11 November 2026

Namun, di balik kemegahan proyek beton yang didanai uang rakyat tersebut, tersimpan sebuah skandal hukum yang telanjang: pembiaran sistemis terhadap penggunaan material ilegal.

Sebagai sebuah pulau kecil yang berada di kaki Gunung Gamalama. Kota Ternate memiliki keterbatasan ruang dan daya dukung lingkungan yang sangat ekstrem.

Sayangnya, pemenuhan pasokan material untuk proyek Sabodam Jambula, Sasa, dan Rua justru memicu aktivitas pertambangan batuan dan pasir (galian C) yang ugal-ugalan dan mayoritas tidak mengantongi izin resmi.

Di sinilah letak kebobrokannya. Kita sedang menyaksikan lingkaran setan kebijakan di mana negara, melalui para kontraktornya, diduga kuat bertindak sebagai penadah hasil kejahatan lingkungan untuk membangun proyeknya sendiri.

Ironi "Apresiasi" di Atas Material Ilegal

Kebobrokan ini terasa kian paripurna ketika kita melihat bagaimana pemangku kebijakan di tingkat eksekutif daerah merespons megaproyek ini. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Kota (Sekot) Ternate memberikan apresiasi tinggi terhadap percepatan pembangunan Sabodam ini karena dianggap sebagai solusi konkret menyelamatkan nyawa warga dari ancaman erosi dan banjir lahar dingin.

Apresiasi dari Sekot Ternate tersebut tentu tidak salah jika hanya dilihat dari kacamata kemanfaatan fisik semata. Namun, dari kacamata hukum, apresiasi tersebut adalah bentuk kebutaan sosiologis dan ketulian yuridis.

Baca Halaman Selanjutnya..