Belum Dapat Kepastian Penanganan Laporan di Polres Halsel, J&T Express Ajukan Permohonan Pengawasan ke Polda Malut
Ternate, malutpost.com – PIC Legal PT Global J&T Express menyampaikan surat pengaduan sekaligus permohonan pengawasan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara (Malut), Irjen Pol Arif Budiman, melalui Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Malut, Kamis (12/11/2026).
Permohonan tersebut merupakan upaya hukum dan administratif perusahaan untuk memperoleh kepastian serta memastikan laporan polisi Nomor: LP/B/175/VI/2026/SPKT/Polres Halmahera Selatan/Polda Maluku Utara, tertanggal 5 Juni 2026, ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang terjadi di lingkungan operasional PT Global Jet Express Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Dugaan tindak pidana itu melibatkan mantan manajer J&T Express di wilayah operasional Drop Point Labuha berinisial BH.
“Kami menghargai langkah-langkah penyidikan yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Halmahera Selatan. Bahkan, berdasarkan SP2HP tertanggal 29 September 2026, kami memperoleh informasi bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan melakukan pencarian terhadap terlapor,” kata PIC Legal J&T Express Area Maluku Utara, Muhammad Zain, kepada malutpost.com, Jumat (13/11/2026).
Dia mengatakan, dalam SP2HP tersebut juga disampaikan rencana penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap BH. Namun, sejak SP2HP diterbitkan hingga surat pengaduan disampaikan, perusahaan belum memperoleh informasi lanjutan yang jelas mengenai perkembangan pencarian terlapor, realisasi penerbitan DPO sebagaimana direncanakan, maupun langkah konkret penyidikan selanjutnya.
“Kami juga telah berupaya melakukan komunikasi secara langsung dengan penyidik yang menangani perkara maupun Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan untuk meminta informasi perkembangan penanganan laporan tersebut. Akan tetapi, upaya komunikasi tersebut belum memperoleh tanggapan sebagaimana yang kami harapkan,” akunya.
Zain menegaskan, surat pengaduan tersebut bukan merupakan bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik, apalagi bermaksud mendikte proses penegakan hukum. Pihaknya tetap menghormati kewenangan dan independensi penyidik dalam menjalankan tugas.
“Sebagai pihak pelapor yang memiliki kepentingan hukum atas perkara tersebut, kami juga memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan yang telah kami sampaikan,” tegasnya.
Atas dasar itu, pihak perusahaan meminta Polda Malut melalui fungsi pengawasan internal untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap perkembangan penanganan perkara. Termasuk memastikan apakah seluruh tahapan penyidikan telah berjalan sesuai prosedur serta apakah terdapat kendala administratif, teknis, maupun koordinasi yang menyebabkan belum adanya perkembangan yang diinformasikan kepada pihaknya.
“Kami berharap adanya perhatian dan tindak lanjut dari Polda Maluku Utara, sehingga perkara ini tidak berlarut-larut tanpa kejelasan. Prinsip kami sederhana, setiap laporan masyarakat maupun laporan perusahaan yang telah diterima oleh institusi kepolisian harus mendapatkan penanganan yang profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” jelasnya.
Zain mengaku, perusahaan tetap kooperatif, menghormati proses hukum yang berjalan, serta mendukung aparat penegak hukum agar perkara tersebut dapat dituntaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pada prinsipnya kami tidak ingin mendahului penilaian institusi pengawas terhadap kinerja penyidik. Namun, berdasarkan perkembangan yang kami terima dan upaya komunikasi yang telah kami lakukan, kami menilai terdapat kebutuhan untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai tindak lanjut penanganan perkara ini. Itulah alasan kami mengajukan pengaduan dan permohonan pengawasan kepada Polda Maluku Utara. Kami berharap ada evaluasi dan kepastian mengenai langkah penyidikan selanjutnya,” pungkasnya. (one)