Membaca Penyadapan di Ruang Budaya
Oleh: Hudan Irsyadi
(Dosen Antropologi FIB Unkhair dan Ketua Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Maluku Utara)
Memasuki awal November 2026, masyarakat Indonesia disuguhi berita hangat (hot news) tentang penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta beberapa perwira tinggi lainnya.
Alasan penangkapan tersebut adalah aksi penyadapan yang mereka lakukan terhadap kepala negara, para tokoh politik, dan tokoh-tokoh lainnya.
Baca di: Koran digital Malut Post edisi Senin, 9 November 2026
Sebelumnya, ruang budaya kita lebih banyak mempertontonkan isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, yang kemudian berlanjut pada ijazah anaknya, Gibran, yang saat ini menjabat Wakil Presiden RI.
Bahkan, isu ijazah palsu itu telah membentuk wacana pemakzulan yang menguat bersama. Dinamika politik di ruang budaya yang lama mengendap tiba-tiba tertutupi oleh kasus penyadapan. Entah ini merupakan strategi politik pengalihan isu ataukah negara-bangsa kita memang tidak baik-baik saja dalam mengelola sistem bernegara.
Lihat saja bagaimana media massa mengangkat isu-isu tersebut yang tanpa sadar menyeret kita sebagai masyarakat tontonan, baik melalui televisi maupun media sosial.
Terbaru adalah isu penyadapan ilegal yang terbongkar. Seketika isu ini menjadi viral dan menjadi topik utama nasional. Bagi konten kreator, kasus ini bisa menjadi bahan baku konten yang tak terbatas.
Skandal penyadapan ilegal yang menimpa orang nomor satu di Indonesia, menurut Yusril Ihza Mahendra, terindikasi makar.
Senada dengan itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menegaskan bahwa penyerobotan saluran informasi secara tertutup bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman nyata terhadap keamanan nasional. Dugaan sementara ini tentu harus diusut tuntas agar tidak melemahkan sistem bernegara.
Baca Halaman Selanjutnya..