Komentar di Medsos Dinilai Tak Netral, Oknum Polwan Polda Malut Terancam Dilapor ke Propam
Ternate, malutpost.com – Oknum Polwan berinisial Briptu IC alias Indrawati yang bertugas di Polda Maluku Utara (Malut) terancam dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Malut.
Ancaman laporan tersebut merupakan buntut dari sejumlah komentar yang ditulis Briptu IC dalam siaran langsung (live streaming) melalui Facebook milik seorang warga. Siaran itu menampilkan pertemuan antara masyarakat dan Pemerintah Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan.
Melalui akun Facebook miliknya, Briptu IC diduga menuliskan sejumlah komentar yang dinilai berpotensi memancing spekulasi di tengah masyarakat.
Salah satu komentarnya berbunyi, “Kalo ke Bupati ya pastinya kades ini lanjut lagi, selamat menikmati warga ngelo masure untuk beberapa tahun kedepan lagi.”
Ia kemudian melanjutkan dengan komentar, “Yang pro pro tu pangge dorang lah dudu di meja tu, nanti orang tutup baru ngoni bataria sampe.”
Selain itu, terdapat komentar lainnya, yakni “Me ngoni pe banyak tu badiri la suarakan tarada kong tuhan e”, “Me dia punya sisa ngana tara jelaskan kase selesai nanti orang permasalahkan baru ngana jelaskan”, serta “Sampaikan keluhan baru terakhir pak camat angka teri deng sanjung maitua ini itu sama deng pak camat buka serigala p kandang” yang disertai emoji tertawa.
Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Kepala Desa Guruapin, Wahyuningsih Madilis, menilai Briptu IC harus ditindak tegas secara etik karena dinilai ceroboh dalam menggunakan media sosial.
Menurutnya, sebagai anggota Polri, Briptu IC seharusnya memegang teguh prinsip netralitas dalam menyikapi persoalan antara masyarakat dan pemerintah desa. Bukan justru ikut memberikan komentar miring di ruang publik digital.
“Di dalam aturan kode etik Polri, anggota dilarang keras memberikan komentar, unggahan, atau opini di media sosial yang bersifat mencela, menyebarkan ujaran kebencian, atau menunjukkan sikap ketidaknetralan terhadap instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa,” tegasnya, Rabu (11/11/2026).
Wahyuningsih menjelaskan, kode etik profesi Polri mewajibkan setiap anggota Korps Bhayangkara mendukung kebijakan pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, serta menjaga sinergitas antartiga pilar pemerintahan.
“Klien saya yang saat ini sebagai pimpinan Pemerintah Desa Guruapin, sangat dirugikan atas ceroboh komentar oknum Polwan tersebut. Sebagai aparat penegak hukum, Briptu IC seharusnya berdiri sebagai penengah yang objektif antara masyarakat dan pemerintah desa,” katanya.
Atas persoalan tersebut, Wahyuningsih meminta Briptu IC segera menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada publik terkait komentar yang ditulisnya.
Ia memberikan tenggat waktu 1 x 24 jam kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi. Jika tidak dipenuhi, pihaknya memastikan akan melaporkan Briptu IC ke Bid Propam Polda Malut.
“Klarifikasi ini diperlukan untuk menjelaskan kapasitasnya sebagai anggota Polri aktif, serta memastikan landasan hukum bagi seorang aparat yang berani mengkritik kebijakan pemerintah yang notabene secara jelas dilarang dalam aturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia,” pungkasnya. (one)