Wagub Malut Minta PUPR Tingkatkan Integritas dan Profesionalisme
Sofifi, malutpost.com – Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, meminta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur.
Ia menegaskan, peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis (bimtek) tidak boleh sekadar berorientasi pada perolehan sertifikat, tetapi harus berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan infrastruktur.
Pesan tersebut disampaikan Sarbin saat membuka Bimtek Perencanaan Teknis Jembatan, Pengawasan Jalan, Penilik Gedung dan Bangunan, Perizinan Sumber Daya Air, serta Perencanaan Drainase Perkotaan, Senin (9/11/2026).
Menurut Sarbin, sertifikat kompetensi memang penting sebagai bukti pengakuan atas kemampuan seseorang. Namun, sertifikat tidak boleh menjadi tujuan akhir. Aparatur juga harus memiliki kemampuan teknis, pengalaman lapangan, ketelitian, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
“Empat tahun kuliah, menggambar dengan bagus, mendesain dengan bagus, ternyata belum cukup. Kita butuh sertifikat. Di luar negeri itu banyak sertifikatnya,” kata Sarbin.
Ia menegaskan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PUPR harus berorientasi pada hasil pembangunan yang berkualitas, tahan lama, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sarbin juga meminta agar setiap perencanaan infrastruktur memperhitungkan usia pakai, kebutuhan pemeliharaan, hingga evaluasi kondisi bangunan setelah selesai dikerjakan.
“Kalau jalan dibangun tahun ini, berapa tahun harus dievaluasi? Jangan sampai jembatan itu sudah tidak diketahui lagi sejarahnya. Jalan yang dibangun tahun ini harus jelas sampai kapan daya tahannya, kapan rusaknya, dan bagaimana perbaikannya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sarbin turut mengungkapkan adanya temuan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada salah satu proyek pembangunan jembatan. Tiang pancang yang dalam perencanaan ditetapkan berdiameter 50, justru ditemukan hanya berdiameter 40 di lapangan.
Akibat ketidaksesuaian tersebut, material yang didatangkan kontraktor tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
“Kemarin saya melihat ada satu jembatan yang tiang pancangnya dirancang dengan diameter 50, tetapi yang terpasang di lapangan hanya 40. Akibatnya, bahan yang dibawa kontraktor tidak bisa digunakan. Menurut saya, ini menunjukkan kurangnya keseriusan,” ungkapnya.
Menurut Sarbin, temuan tersebut harus menjadi peringatan bagi jajaran teknis PUPR agar lebih teliti dalam menyusun perencanaan serta memastikan seluruh spesifikasi teknis sesuai sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.
Selain persoalan spesifikasi teknis, Sarbin juga menyoroti penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kerap tidak sesuai dengan kondisi riil pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Banyak keluhan dari teman-teman pelaksana. RAB yang dirancang pada awal pekerjaan terkadang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Jawabannya selalu ada tambah kurang. Saya kira ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta SDM PUPR meningkatkan kemampuan dalam menghitung harga pasar, memastikan harga riil material di lapangan, serta memprediksi perkembangan dan fluktuasi harga bahan konstruksi.
“SDM kita harus lebih mumpuni dalam menghitung harga pasar, harga riil di lapangan, serta memprediksi perkembangan dan fluktuasi harga barang. Ketika perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan, dampaknya akan berakibat pada anggaran,” jelasnya.
Sarbin berharap, melalui bimtek tersebut, aparatur PUPR tidak hanya memperoleh pengakuan kompetensi secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan profesionalisme, ketelitian, dan integritas dalam setiap tahapan pembangunan.
Ia menekankan, kualitas infrastruktur tidak cukup diukur dari selesainya sebuah proyek. Lebih dari itu, kualitas harus dilihat dari ketepatan perencanaan, kesesuaian spesifikasi, kekuatan konstruksi, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat dalam jangka panjang. (nar)