Pertarungan Oligarki Mencari Manfaat Ekonomi di Perut Bumi Fagogoru 

Oleh: M. Basry Hamaya

(Presidium Ikatan Keluarga Fagogoru Provinsi Maluku Utara)

Di perut bumi Fagogoru tersimpan kekayaan alam yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian dunia usaha, pemerintah, dan investor. Nikel dan berbagai potensi mineral lainnya telah menempatkan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur dalam peta penting industri pertambangan nasional maupun global. Namun, di tengah besarnya nilai ekonomi yang bergerak, muncul pertanyaan mendasar yang tidak boleh terus-menerus ditunda: siapa sesungguhnya yang memperoleh manfaat paling besar dari kekayaan alam ini, dan di mana posisi masyarakat Fagogoru dalam pertarungan ekonomi tersebut?

Pertanyaan itu bukan lahir dari sikap anti-investasi. Masyarakat Fagogoru memahami bahwa pembangunan membutuhkan modal, teknologi, tenaga ahli, infrastruktur, dan jaringan pasar. Investasi dapat membuka lapangan kerja, memperluas aktivitas ekonomi, membangun jalan, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong tumbuhnya usaha baru. Tetapi investasi tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir yang berdiri sendiri. Investasi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daerah, dan menjamin masa depan generasi yang hidup di sekitar wilayah sumber daya.

Kegelisahan muncul ketika kekayaan alam yang berada di tanah leluhur seolah lebih mudah diakses oleh pemilik modal besar dibandingkan oleh masyarakat yang sejak lama hidup, menjaga, dan membangun hubungan sosial dengan daerah peninggalan leluhurnya. Dalam situasi seperti ini, pertarungan bukan semata-mata tentang siapa yang memiliki modal paling besar, melainkan tentang siapa yang memiliki akses terhadap keputusan, siapa yang menentukan arah pengelolaan, siapa yang menguasai rantai nilai, dan siapa yang pada akhirnya menikmati hasil ekonomi.

Oligarki dalam tulisan ini bukan tuduhan kepada orang atau kelompok tertentu tanpa dasar. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika kekuatan ekonomi yang terkonsentrasi dapat memperoleh pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan pengambilan keputusan. Ketika modal, akses, dan kekuasaan berkelindan, masyarakat lokal berisiko berada di luar ruang utama yang menentukan masa depan tanah leluhurnya. Mereka mungkin hadir dalam forum konsultasi, tetapi tidak memiliki kekuatan yang sebanding untuk menentukan keputusan. Mereka mungkin diterima sebagai pekerja, tetapi tidak diberi kesempatan memadai untuk menjadi pelaku usaha. Mereka mungkin memperoleh bantuan sosial, tetapi tidak memiliki bagian yang berarti dalam nilai tambah ekonomi.

Fagogoru tidak boleh menerima keadaan semacam itu sebagai sesuatu yang wajar. Masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika tanahnya menjadi pusat industri, hanya menjadi tenaga kerja ketika perusahaan membutuhkan, atau hanya menjadi penerima program tanggung jawab sosial ketika dampak pembangunan mulai dirasakan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk didengar, dilibatkan, diberdayakan, dan memperoleh manfaat yang adil.

Generasi Fagogoru bukan sekadar pewaris tanah leluhur. Mereka adalah penjaga alam, hutan, laut, sungai, tanah, dan ruang kehidupan yang menjadi fondasi keberadaan masyarakat. Pengetahuan lokal tentang wilayah, perubahan lingkungan, sumber air, pesisir, dan kehidupan sosial merupakan modal penting yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi atau laporan teknis. Pengakuan terhadap generasi Fagogoru sebagai penjaga alam harus diwujudkan dalam kebijakan dan mekanisme partisipasi yang nyata, bukan sekadar penghormatan simbolik dalam pidato atau seremoni.

Menjaga alam tidak berarti masyarakat harus menolak setiap kegiatan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat berhak memastikan bahwa pembangunan berlangsung dengan tanggung jawab, bahwa lingkungan tidak dikorbankan secara tidak terkendali, dan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya terkumpul pada segelintir pihak. Generasi Fagogoru ingin menjaga alamnya, tetapi mereka juga berhak memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang mereka jaga. Dua kepentingan ini tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya justru harus dirancang berjalan bersama.

Karena itu, partisipasi masyarakat adat tidak boleh berhenti pada konsultasi yang dilakukan setelah keputusan penting hampir selesai. Partisipasi harus hadir sejak tahap perencanaan, penentuan arah pembangunan, pengawasan lingkungan, pengembangan usaha lokal, hingga evaluasi manfaat ekonomi. Masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bebas, memperoleh informasi yang memadai, dan terlibat melalui kelembagaan adat, koperasi, badan usaha masyarakat, serta kemitraan yang transparan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hubungan antara investor dan masyarakat tidak berlangsung dalam posisi yang timpang. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi fasilitator bagi masuknya modal, tetapi harus berdiri sebagai pengatur kepentingan publik. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi, angka produksi, atau nilai ekspor. Ukuran keberhasilan juga harus mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, kualitas pendidikan, akses kesehatan, kesempatan usaha, perlindungan lingkungan, dan kemampuan daerah membangun ekonomi yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu sektor.

Masyarakat Fagogoru juga perlu memperoleh akses yang lebih kuat terhadap rantai ekonomi pertambangan. Selama ini, rantai nilai industri besar sering kali dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki modal, teknologi, dan jaringan nasional maupun internasional. Padahal, banyak kebutuhan industri yang berpotensi dipenuhi oleh usaha lokal, mulai dari jasa transportasi, penyediaan bahan pangan, konstruksi, pemeliharaan, logistik, pengelolaan limbah, jasa pendukung, hingga pengembangan tenaga kerja terampil. Jika kesempatan tersebut tidak dibuka secara adil, maka pertumbuhan industri akan berlangsung di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat sekitar.

Pemberdayaan tidak boleh dimaknai sebagai pemberian bantuan sesaat. Bantuan dapat bermanfaat, tetapi tidak menggantikan hak masyarakat untuk memiliki kapasitas usaha, akses pembiayaan, pelatihan, kepastian kemitraan, dan peluang yang berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang mengubah posisi mereka dari penerima manfaat pasif menjadi pelaku ekonomi. Koperasi dan badan usaha masyarakat dapat menjadi instrumen, sepanjang dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan tidak dijadikan kendaraan bagi kepentingan segelintir elite lokal.

Di sinilah pentingnya membicarakan nilai tambah ekonomi. Kekayaan alam yang diambil dari wilayah Fagogoru harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat dan daerah. Nilai tambah bukan hanya berupa royalti atau pendapatan pemerintah, melainkan juga kesempatan masyarakat untuk ikut membangun usaha, mengembangkan keterampilan, memperoleh pendapatan yang layak, dan memiliki daya tawar dalam hubungan ekonomi. Tanpa itu, pertumbuhan industri akan mudah dipandang sebagai kemajuan yang besar di atas kertas, tetapi jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Aspirasi masyarakat Fagogoru mengenai ruang partisipasi ekonomi, di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, harus dibaca sebagai tuntutan untuk membuka kesempatan yang adil, bukan sebagai permintaan untuk mengabaikan tata kelola atau mengambil alih hak pihak lain secara sepihak. Aspirasi tersebut perlu dibahas melalui evaluasi teknis, hukum, tata ruang, lingkungan, dan mekanisme perizinan yang sah. Pemerintah perlu menilai kemungkinan skema yang sesuai, baik melalui koperasi, kemitraan, pengembangan usaha lokal, maupun bentuk partisipasi lain yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aspirasi anak negeri harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: bagaimana masyarakat adat dapat memperoleh bagian yang bermakna dari ekonomi sumber daya tanpa mengorbankan alam dan tanpa menimbulkan konflik baru. Yang dituntut bukan privilese tanpa aturan, melainkan ruang yang adil agar masyarakat tidak terus-menerus berada di pinggir sistem ekonomi yang dibangun di tanahnya sendiri.

Fagogoru sedang menghadapi persimpangan sejarah. Kekayaan alam dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan, tetapi juga dapat memperlebar ketimpangan jika tata kelolanya tidak berpihak pada kepentingan publik. Karena itu, pertanyaan tentang oligarki dan manfaat ekonomi harus dijawab dengan kebijakan yang terbuka, pengawasan yang kuat, dan keberanian pemerintah untuk menata kembali relasi antara modal, negara, dan masyarakat penghuni negeri.

Kekayaan bumi Fagogoru tidak boleh hanya menjadi cerita tentang keuntungan industri. Ia harus menjadi cerita tentang martabat masyarakat, masa depan generasi, dan keadilan pembangunan. Jika masyarakat adat hanya diminta menjaga tanah tanpa diberi ruang menentukan masa depan dan memperoleh manfaat ekonomi, maka pembangunan kehilangan salah satu dasar moralnya. Fagogoru tidak menolak kemajuan. Fagogoru menuntut agar kemajuan tidak berjalan dengan meninggalkan masyarakat yang menjadi bagian paling mendasar dari wilayah itu.

Baca halama selanjutnya...