Sarbin Tegaskan OPD Wajib Percepat Program Prioritas Sherly-Sarbin
Sofifi, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut) Sarbin Sehe, menyoroti realisasi anggaran dan kinerja program pembangunan daerah yang masih berada di bawah target.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mempercepat pelaksanaan program prioritas Sherly-Sarbin menjelang akhir 2026.
Penegasan itu disampaikan Sarbin saat membuka Rapat Pra-Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara di Ruang Rapat VIP Pemda Malut, Bandara Sultan Baabullah, Jumat (23/10/2026).
Sarbin meminta pimpinan OPD mengidentifikasi program yang mengalami keterlambatan, mengungkap kendala pelaksanaan, serta memastikan target pembangunan dapat direalisasikan secara terukur.
“Semua wajib mengidentifikasi program kegiatan yang mendukung langsung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Sherly-Sarbin,” tegasnya.
Menurut Sarbin, percepatan program menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan janji politik pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, setiap OPD harus memaparkan perkembangan realisasi dan hambatan yang dihadapi secara transparan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin Adam, menjelaskan bahwa rapat tersebut melibatkan 20 OPD untuk mengevaluasi capaian hingga Triwulan III sekaligus menyiapkan langkah percepatan pada Triwulan IV, yang waktu efektifnya tinggal dua bulan.
"Setidaknya ada 20 OPD yang kami undang hari ini untuk melaporkan progres kerja mereka hingga Triwulan III, sekaligus menyikapi langkah taktis menghadapi Triwulan IV yang waktu efektifnya tinggal dua bulan lagi," ujar Sarmin.
Berdasarkan pemetaan Bappeda, OPD yang dievaluasi memiliki keterkaitan langsung dengan tiga agenda utama, yakni 18 program prioritas gubernur dan wakil gubernur, Proyek Strategis Daerah, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).
"Ketiganya adalah 18 Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, Proyek Strategis Daerah, serta SPM. Tiga hal ini menjadi tema sentral dalam monev Triwulan III menuju Triwulan IV ini, sekaligus menindaklanjuti arahan pimpinan demi percepatan penyerapan maupun realisasi program hingga akhir tahun 2026," tegasnya.
Persoalan lain, kata Sarmin, yang menjadi perhatian adalah pelaporan realisasi kinerja melalui sistem pemantauan Bappeda.
Ia menyebut, data per 21 Oktober 2026 pukul 11.21 WIT menunjukkan, dari total 1.006 sub-kegiatan pada 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baru 590 sub-kegiatan atau 58,65 persen yang terinput.
Sementara itu, sebanyak 416 sub-kegiatan atau 41,36 persen belum terinput. Bahkan, terdapat 121 sub-kegiatan atau 12,03 persen yang belum melakukan penginputan sama sekali.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi OPD untuk membenahi pelaporan sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.
Adapun 20 OPD yaitu Inspektorat, Disnakertrans, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, serta dinas, badan, dan biro terkait lainnya.
Melalui rapat pra-monev ini, Pemprov Maluku Utara mendorong percepatan realisasi program dan anggaran agar target pembangunan daerah dapat tercapai hingga akhir tahun 2026. (nar)