Pemprov Malut Gandeng LKPP, Perkuat Kompetensi dan Tata Kelola Pengadaan
Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa dengan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
Langkah ini dlakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sekaligus memastikan proses pengadaan di lingkungan Pemprov Malut berjalan lebih profesional, efektif, dan sesuai ketentuan.
Penguatan kerja sama dibahas dalam pertemuan jajaran Pemprov Maluku Utara dengan LKPP RI di Kantor LKPP, Jakarta, Rabu (8/10/2026).
Delegasi Pemprov Maluku Utara dipimpin Sekretaris Daerah, Samsuddin Abdul Kadir, didampingi Kepala Dinas PUPR Risman Iriyanto Djafar dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Maluku Utara Hairil Hi. Hukum.
Rombongan diterima Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI, Setya Budi Arijanta.
Dalam pertemuan itu, sejumlah agenda strategis dibahas. Di antaranya rencana konsolidasi pengadaan dan kontrak payung, pengembangan penerapan Supply by Owner (SBO) pada pekerjaan konstruksi, serta kerja sama pelaksanaan Ujian Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B Batch II.
Pemprov Maluku Utara juga mengusulkan kerja sama pelatihan bagi pejabat eselon II yang menjalankan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Sekda Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir menegaskan, peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai target dan aturan.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa tidak boleh hanya dilihat dari tahap pelaksanaan pekerjaan. Seluruh proses harus dikawal sejak perencanaan hingga serah terima pekerjaan.
“Kapasitas SDM Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus benar-benar kompeten untuk mengawal arah pembangunan Maluku Utara. Proses pengadaan barang/jasa tidak hanya berbicara tentang pelaksanaan pekerjaan, tetapi dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan,” kata Samsuddin.
Ia menegaskan, kerja sama dengan LKPP diarahkan untuk membangun sistem pengadaan yang lebih kuat sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.
“Langkah konkret yang kami konsultasikan hari ini adalah bagaimana kita dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan LKPP RI untuk pengembangan sistem dan SDM pengadaan barang/jasa yang lebih baik di Maluku Utara,” jelasnya.
Sementara itu, Setya Budi Arijanta mengapresiasi langkah Pemprov Maluku Utara dalam mengembangkan strategi pengadaan, khususnya penerapan konsolidasi melalui kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi jalan lapen.
Menurutnya, praktik tersebut bahkan telah menjadi perhatian sejumlah pemerintah daerah lain.
“Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Keberhasilan konsolidasi dan kontrak payung pekerjaan konstruksi jalan lapen tersebut bahkan telah menjadi perhatian daerah lain. Beberapa pemerintah provinsi sudah melakukan studi banding ke Maluku Utara,” ujar Setya Budi.
Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar mengatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LKPP, khususnya dalam mendukung pembangunan sektor konstruksi.
Menurut Risman, koordinasi yang kuat dibutuhkan agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga tetap memenuhi seluruh ketentuan pengadaan.
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Maluku Utara Hairil Hi. Hukum menambahkan, peningkatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan penting seiring semakin kompleksnya pembangunan daerah.
“Kami siap mengawal pembangunan Maluku Utara, bukan hanya dari sisi pelaksanaan konstruksinya, tetapi juga memastikan tata kelola pengadaan barang/jasanya berjalan dengan baik, profesional, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Kerja sama tersebut diharapkan membuka akses peningkatan kompetensi yang lebih luas bagi para pelaku pengadaan, sekaligus memperkuat sistem dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Maluku Utara. (nar)