Dorong Penggabungan Dinas Kebudayaan Malut

Oleh: Rustam A Gani, S.H,. M.H
(Pemerhati sejarah & Budaya Malut)

Moloku Kie Raha atau Maluku Utara dengan beragam suku, budaya, maupun agama, sudah menjadi pengetahuan umum kita semua bagaimana hebatnya eksistensi dari empat Kesultanan negeri ini, yaitu Kesultanan Jailolo, Kesultanan Bacan, Kesultanan Tidore, maupun Kesultanan Ternate.

Rekam jejak sejarahnya terlihat dari pengaruh Kesultanan Tidore dan Bacan di Papua dan Raja Ampat, yang bukan sekadar mendakwahkan agama, melainkan menjadi pijakan dasar pluralisme perpaduan budaya/agama.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Rabu, 30 September 2026

Hal ini membentuk suatu komunitas sosial baru yang hidup berdampingan dalam perbedaan hingga saat ini. Sultan Nuku (1797 M–1805 M) dari Tidore memimpin perjuangan dari Tidore sampai ke Seram untuk melawan kolonialisme.

Kesultanan Bacan telah memiliki mata uang tersendiri pada masa kolonial. Begitu juga Kesultanan Jailolo di pesisir Pulau Dula di tenggara hingga pesisir Pulau Ambon pada periode 1200 M–1500 M.

Para tokoh dari Kesultanan Jailolo ini pun tampak dalam berbagai cerita sejarah perlawanan terhadap bangsa-bangsa kolonial di Maluku, seperti Bangsawan Jailolo Jamilu (pendiri Kerajaan Tanah Hitu) yang berdiplomasi dengan Ratu Kalinyamat di Jepara untuk bersama-sama melawan Portugis di pesisir Hitu/Pulau Ambon.

Begitu juga Kesultanan Ternate, dengan surat Sultan Ternate Abu Hayat II kepada Raja Portugal Joao III sekitar tahun 1519 M, serta Sultan Baabullah (1570 M–1583 M)—seorang pemimpin yang pertama kali mengusir kolonialisme dari wilayahnya.

Beragam rekam sejarahnya membentang hingga ke Mindanao, Filipina, maupun Nusa Tenggara, sehingga beliau dijuluki penguasa 72 pulau. Berbagai bentuk surat perjanjian juga mencatat sejarah ini, salah satunya yaitu perjanjian penangkapan hasil laut di wilayah laut Banggai dan Tambuku sepanjang tiga mil laut pada tahun 1906 M.

Benteng Oranje atau Benteng Melayu di Ternate didirikan pada tahun 1607 M sebagai pusat VOC pertama di Nusantara sebelum berpindah ke Batavia. Di benteng inilah tiga Gubernur Jenderal VOC menetap dan menjadikan Benteng Oranje sebagai pusat pemerintahan, yaitu Gubernur Pieter Both (1610–1614), Gubernur Gerard Reynst (1614–1615), Gubernur Laurens Reael (1615–1619), dan Gubernur Jan Pieterszoon Coen (1619).

Baca Halaman Selanjutnya..