Sherly Soroti Ketimpangan Anggaran dan Mutu Pendidikan Maluku Utara

Ternate, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara agar pengelolaan pendidikan tidak hanya berorientasi pada penggunaan anggaran, tetapi harus menghasilkan output yang jelas dan terukur.

Hal tersebut disampaikan Sherly saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 di Gamalam Ballroom, Bela Hotel, Ternate, Rabu malam (23/9/2026).

Dalam arahannya, Sherly menyoroti adanya ketimpangan antara besarnya alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan dengan kondisi fisik sejumlah sekolah serta capaian mutu belajar siswa di lapangan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menunjukkan komitmen besar terhadap sektor pendidikan dengan mengalokasikan anggaran hingga Rp700 miliar per tahun dari total APBD sekitar Rp2,8 triliun.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen besar pada sektor pendidikan dengan menggelontorkan anggaran hingga Rp700 miliar per tahun dari total Rp2,8 triliun APBD,” kata Sherly.

Ia menjelaskan, dari total alokasi tersebut, sekitar Rp180 miliar diperuntukkan bagi program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Besarnya dukungan anggaran tersebut, kata Sherly, harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan hasil pendidikan yang dapat dirasakan langsung oleh siswa.

Karena itu, ia meminta kepala sekolah memastikan setiap program dan anggaran yang dikelola memberikan dampak nyata terhadap proses pembelajaran, kualitas lulusan, maupun kondisi satuan pendidikan.

Sherly menegaskan, ukuran keberhasilan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, harus terlihat dari hasil belajar siswa, peningkatan mutu sekolah, kualitas lulusan, serta kesiapan peserta didik menghadapi pendidikan lanjutan dan dunia kerja.

Ia berharap Rakor Pendidikan 2026 menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk melakukan transformasi berbasis hasil.

Sherly juga menegaskan, kepala sekolah, guru, pemerintah daerah, orang tua, dan seluruh pihak terkait diminta membangun kolaborasi agar besarnya investasi pemerintah di sektor pendidikan benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan di Maluku Utara. (nar)