Pemprov Maluku Utara Dorong Desa Pigaraja, Halmahera Selatan Jadi Desa Nelayan Modern
Halsel, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Bank Indonesia (BI) memperkuat langkah untuk mengubah Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, menjadi Desa Nelayan Modern berbasis teknologi, koperasi, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam dialog bersama pemerintah dan kelompok nelayan Ginoti di Desa Pigaraja, Selasa (22/9/2026) yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin, Deputi Perwakilan BI Maluku Utara Fadhil Muhammad, serta Ketua Dewan Pembina Yayasan The Tebings, M. Ridha
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan, pemerintah provinsi mulai mengubah pola pemberian bantuan kepada nelayan. Mulai 2026, Pemprov Malut tidak lagi memberikan bantuan kapal atau bodi secara gratis.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran sekaligus mencegah potensi transaksi ilegal dalam penyaluran bantuan perikanan.
“Tahun 2026 kebijakan kita ubah. Bantuan difokuskan pada penyediaan mesin 15 PK dan 20 PK untuk kelompok nelayan yang tangguh dan terverifikasi,” tegas Sarbin.
Menurutnya, pemerintah juga tidak hanya mengandalkan bantuan langsung. Akses pembiayaan bagi nelayan akan diperkuat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melibatkan perbankan dan koordinasi Bank Indonesia.
“Kita juga memfasilitasi akses KUR bekerja sama dengan perbankan di bawah koordinasi Bank Indonesia,” ujarnya.
Sarbin menilai perubahan pola tersebut penting agar nelayan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi memiliki akses pembiayaan yang dapat mendorong usaha perikanan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin menekankan pentingnya modernisasi dalam aktivitas penangkapan ikan. Potensi kelautan Halmahera Selatan yang sangat besar, kata dia, harus didukung dengan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan keselamatan nelayan.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan tanda alam tradisional. Penerapan teknologi sederhana seperti GPS sangat penting untuk efisiensi dan keselamatan nelayan,” kata Helmi.
Selain modernisasi alat tangkap, Pemkab Halsel mendorong kelompok masyarakat untuk mengembangkan produk turunan hasil perikanan. Pengolahan ikan menjadi bakso ikan yang dilakukan kelompok perempuan, misalnya, dinilai mampu menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat ekonomi keluarga nelayan.
Di sisi lain, Deputi Perwakilan BI Maluku Utara Fadhil Muhammad menyatakan kesiapan BI mendukung penguatan ekonomi masyarakat Pigaraja. BI mengapresiasi pemanfaatan fasilitas cold storage yang telah disalurkan dan membuka ruang pendampingan bagi pelaku UMKM.
Dukungan juga dapat melibatkan mahasiswa penerima beasiswa BI melalui Generasi Baru Indonesia (GenBI).
Ketua Dewan Pembina Yayasan The Tebings, M. Ridha Ajam, menambahkan bahwa pihaknya bersama akademisi telah menyiapkan sistem pemantauan transaksi berbasis teknologi untuk memperkuat transparansi dan efisiensi rantai pasok hasil perikanan.
“Kami telah menyiapkan data pendukung agar Desa Pigaraja resmi diusulkan menjadi Desa Nelayan,” jelas Ridha.
Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan BBM bersubsidi serta armada pengangkut hasil perikanan. Dua aspek tersebut dinilai menjadi bagian penting agar rantai pemasaran ikan dari nelayan hingga konsumen tidak terputus.
Kolaborasi Pemprov Malut, Pemkab Halsel, BI, kelompok nelayan, akademisi, dan pihak swasta tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk membangun Pigaraja sebagai desa nelayan yang tidak hanya mengandalkan hasil tangkapan, tetapi mampu mengembangkan teknologi, pengolahan, pembiayaan, hingga pemasaran secara terintegrasi. (nar)