Dowora, Halmahera Selatan Dilanda Kekeringan, Wagub Sarbin Instruksikan Dinas PUPR hingga BPBD Bertindak

Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Pemprov Malut) mengambil langkah serius menghadapi dampak kemarau panjang yang memicu kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah, termasuk Desa Dowora, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan persoalan kekeringan tidak boleh hanya ditangani secara sementara. Pemerintah diminta menyiapkan langkah cepat sekaligus solusi jangka panjang untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Hal itu ditegaskan Sarbin saat memimpin rapat koordinasi penanganan dampak kemarau panjang bersama sejumlah instansi terkait di ruang rapat Wakil Gubernur, Senin (14/9/2026) di Sofifi.

Sarbin mengatakan, kondisi kekeringan yang terjadi di Desa Dowora telah menjadi perhatian hingga pemerintah pusat. Karena itu, penanganannya harus dilakukan berdasarkan identifikasi kondisi di lapangan dan tidak berhenti pada bantuan darurat semata.

"Terkait dengan kekeringan yang melanda Desa Dowora, informasinya sudah sampai ke pusat. Karena itu diperlukan identifikasi untuk penanganan jangka panjang," tegas Sarbin.

Ia meminta Dinas PUPR terus memperkuat koordinasi dengan BWS Maluku Utara untuk memastikan langkah teknis yang diperlukan dalam mengatasi krisis air tersebut.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar penanganan kekeringan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Untuk BPBD dan Dinsos terus melakukan telaah tugas dalam melakukan penanganan," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, BWS Maluku Utara juga menyampaikan langkah penanganan yang telah dilakukan menghadapi dampak fenomena El Nino di Maluku Utara.

Penanganan, lanjut Wagub, tidak hanya menyasar krisis air bersih, tetapi juga dampak kekeringan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta lahan persawahan.

Khusus Desa Dowora, tim BWS Maluku Utara masih melakukan identifikasi kondisi di lapangan. Dari hasil informasi awal, terdapat potensi sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia bilang, salah satu opsi yang tengah diusulkan adalah pembangunan sumur bor.

Namun, Sarbin menegaskan pemerintah harus menyiapkan skenario lain apabila sumur bor tidak mampu menjadi solusi dalam menghadapi kekeringan berkepanjangan.

Ia meminta kemungkinan pengadaan kapal khusus pengangkut air turut dipertimbangkan sebagai langkah antisipasi apabila kondisi krisis air semakin parah dan sumber air yang tersedia tidak mencukupi.

"Kalau untuk jangka panjang kekeringan ini belum bisa diatasi dengan sumur bor, maka perlu diantisipasi pengadaan kapal khusus untuk mengangkut air," tegasnya.

Sarbin menekankan, keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah di tengah ancaman kekeringan yang masih berlangsung.

Pemprov Malut pun meminta seluruh instansi terkait mempercepat koordinasi dan memastikan setiap langkah penanganan di lapangan berjalan efektif, terutama untuk wilayah yang masyarakatnya mulai kesulitan mendapatkan air bersih.

Rapat tersebut dihadiri Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, BPBD, Dinas PUPR, serta BPBD kabupaten/kota melalui sambungan Zoom. (nar)