Pemprov Malut Tegaskan Keanekaragaman Hayati Tak Boleh Jadi Korban Pembangunan

Ternate, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menegaskan komitmennya menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di tengah percepatan pembangunan daerah.

Pemprov Malut meminta seluruh pemangku kepentingan tidak menjadikan pembangunan ekonomi sebagai alasan untuk mengorbankan lingkungan dan kekayaan biodiversitas yang dimiliki daerah kepulauan tersebut.

Penegasan itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Malut, Kadri Laetje, saat membuka Lokakarya Implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP), Rabu (26/8/2026), di Emerald Hotel.

Kadri mengatakan, lokakarya yang diselenggarakan Bappeda Malut tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat langkah bersama menjaga keanekaragaman hayati.

Menurutnya, pelestarian lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan kesadaran, komitmen, kolaborasi, serta aksi nyata dari seluruh pihak.

“Kita tidak ingin pembangunan ekonomi berjalan dengan mengorbankan lingkungan. Sebaliknya, kita harus membangun paradigma bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan secara beriringan,” tegas Kadri.

Ia menjelaskan, IBSAP 2025-2045 telah memberikan kerangka strategis bagi Indonesia dalam menjaga, memanfaatkan secara berkelanjutan, sekaligus memulihkan keanekaragaman hayati.

Karena itu, implementasi IBSAP di Maluku Utara harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang menyesuaikan karakteristik daerah kepulauan serta kekayaan ekosistem yang dimiliki.

“Implementasi IBSAP harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan dan kekayaan ekosistem kita,” ujarnya.

Kadri juga mendorong seluruh pemangku kepentingan membangun collaborative governance dalam pelaksanaan IBSAP di Maluku Utara.

Ia optimistis Maluku Utara ke depan mampu menunjukkan bahwa kekayaan biodiversitas bukan sekadar aset yang harus dilindungi, tetapi juga dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi seluruh pihak, kekayaan biodiversitas Maluku Utara harus mampu menjadi kekuatan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan,” pungkasnya. (nar)