Kementerian Transmigrasi Dorong Wilayah Trans Malut Jadi Sentra Ekonomi

Sofifi, malutpost.com – Kementerian Transmigrasi RI mendorong pengembangan kawasan transmigrasi di Maluku Utara (Malut) agar tidak hanya menjadi kawasan permukiman, tetapi juga berkembang sebagai sentra produksi pangan dan penggerak ekonomi baru.

Ini disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi saat melakukan kunjungan kerja ke Malut untuk memantau dan mengevaluasi pengembangan kawasan transmigrasi, Jumat (21/8/2026).

Viva mengatakan, saat ini terdapat sembilan kawasan transmigrasi di Malut yang tersebar di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Halmahera Utara (Halut), Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Tengah (Halteng), Halmahera Selatan (Halsel), Pulau Morotai, dan Kepulauan Sula.

“Kami melakukan monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program tahun anggaran 2026 yang sudah terealisasi, misalnya pembangunan infrastruktur, revitalisasi sekolah, jalan nonstatus, balai desa dan sebagainya,” ujar Viva usai pertemuan dengan Sekprov Malut Samsuddin A. Kadir, para sekda kabupaten, serta kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi maupun kabupaten di Ruang Rapat Kediaman Wagub Malut, eks Hotel Crysan, Ternate, Jumat (21/8/2026).

Lanjutnya, selain mengevaluasi program yang telah berjalan, Kementerian Transmigrasi juga memetakan potensi yang masih dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi Malut.

Menurut Viva, kawasan transmigrasi di Malut memiliki potensi besar sebagai lumbung atau sentra produksi pangan, khususnya beras. Namun, produksi yang dihasilkan saat ini masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Kementerian Transmigrasi akan berkolaborasi dengan kementerian teknis lainnya, terutama Kementerian Pertanian, melalui program cetak sawah baru.

Kata dia, pemerintah akan memastikan ketersediaan lahan di kawasan transmigrasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tersebut dengan luasan sekitar 10 ribu hektare.

“Nanti kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian, termasuk proses intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, begitu pun dengan mekanisasi pertanian. Agar masyarakat bergairah dan merasa yakin bahwa akan ada peningkatan produktivitas di kawasan transmigrasi,” paparnya.

Tak hanya sektor pertanian, ia mengaku, penguatan infrastruktur juga menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Transmigrasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan untuk menangani kebutuhan infrastruktur yang dinilai mendesak. Di mana masih terdapat sejumlah titik di kawasan transmigrasi yang membutuhkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Hal itu dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan aktivitas masyarakat.

“Dengan demikian, kita akan berupaya agar proses pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial bisa terwujud,” tegasnya.

Di sisi lain, Viva mendorong agar kawasan transmigrasi di Malut dapat melahirkan pusat-pusat ekonomi baru melalui pengembangan industri hilir. Salah satu potensi yang dinilai menjanjikan adalah hilirisasi kelapa di Halut yang dilakukan PT Nico.

Pengolahan komoditas kelapa tersebut telah menghasilkan sejumlah produk turunan, seperti coconut, susu kelapa, santan, dan produk lainnya. “Kita akan berupaya agar kawasan transmigrasi sebagai sumber produsen bisa menyuplai kebutuhan tersebut,” tuturnya.

Menurut dia, peluang serupa juga terbuka melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan komoditas pangan dan hortikultura, seperti sayur-mayur dan buah-buahan. Karena itu, rapat koordinasi yang digelar bersama pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya memetakan potensi setiap kawasan transmigrasi.

Viva menegaskan, hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun program yang lebih konkret pada tahun depan, sehingga pengembangan kawasan transmigrasi dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dalam rapat koordinasi ini, kami melakukan pemetaan terhadap potensi kawasan transmigrasi. Tahun depan kita akan lebih mendetailkan program-program praktis yang bisa memberikan efek domino bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (cr-01)