Paradoks Nikel: Memangkas Produksi, Menanggung Sendiri Bebannya

Oleh: Anggaharianto Ambar
(Akademisi)

Ada ironi yang menggelitik dalam politik nikel kita hari ini. Indonesia, penguasa hampir separuh pasokan nikel dunia, memangkas kuota produksinya dengan harapan harga global terangkat. Namun, pasar seolah tak peduli.

Harga nikel di London Metal Exchange (LME) tetap bergeming di kisaran US$16.000-an per ton, jauh dari masa keemasan di atas US$20.000 pada 2022. Pertanyaannya sederhana tetapi menohok: mengapa negara dengan pangsa pasokan terbesar di dunia tidak mampu menggerakkan harga komoditasnya sendiri?

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Selasa, 11 Agustus 2026

Jawabannya terletak pada satu kenyataan struktural yang jarang dibicarakan secara jujur: Indonesia besar dalam volume, tetapi kecil dalam penentuan harga.

Salah Sasaran di Pasar yang Berbeda

Kebijakan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 memang menekan operasi smelter di dalam negeri, baik yang berbasis pirometalurgi (RKEF) maupun hidrometalurgi (HPAL).

Tetapi di sinilah letak persoalannya: hampir seluruh produk yang keluar dari smelter kita nickel pig iron, feronikel, nickel matte, hingga mixed hydroxide precipitate, tergolong nikel kelas 2.

Sementara itu, harga acuan dunia di LME dibentuk oleh perdagangan nikel kelas 1, katoda dengan kemurnian minimal 99,8 persen, yang nyaris tidak kita produksi.

Artinya, kita mengurangi pasokan barang yang tidak diperdagangkan di bursa acuan, lalu berharap harga di bursa itu naik. Ibarat menutup keran air di rumah sendiri sambil menunggu debit sungai di kota lain surut.

Stok LME tidak terkuras, harga tidak punya alasan untuk bergerak, dan seluruh biaya penyesuaian justru ditanggung di dalam negeri: ongkos produksi smelter membengkak, tingkat utilisasi turun, dan penambang kecil yang tidak terintegrasi dengan smelter menjadi pihak paling rentan tergilas.

Baca Halaman Selanjutnya..