Sherly-Sarbin Fokus Tekan Kemiskinan di Maluku Utara, Klaim Penurunan 0,22 Poin
Sofifi, malutpost.com -- Pemprov Maluku Utara (Malut) mencatat angka penurunan kemiskinan di Malut menunjukkan tren positif. Pada Maret 2026, angka kemiskinan turun menjadi 5,59 persen, atau berkurang 0,22 poin dibandingkan September 2025 yang berada di angka 5,81 persen.
Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut) sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Malut, Sarbin Sehe, mengatakan penurunan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta berbagai mitra pembangunan.
“Kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat kita,” kata Sarbin saat membuka Rakor TKPK Kabupaten/Kota di Sofifi, Selasa (11/8/2026).
Sejumlah program unggulan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin terus diperkuat untuk menekan angka kemiskinan. Di antaranya, BOSDA yang meningkat dari Rp30 miliar menjadi Rp50 miliar, bantuan Rumah Tidak Layak Huni naik dari 700 menjadi 1.200 penerima, serta Beasiswa Maluku Utara Bangkit untuk 624 mahasiswa dengan anggaran Rp1,18 miliar.
Pemprov juga mengalokasikan Rp21,75 miliar untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi sekitar 411 ribu penerima manfaat. Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat menyasar 232 pelaku usaha di sembilan kabupaten/kota, disertai bantuan alat dan mesin pertanian seperti sprayer, hand tractor, dan pupuk.
Kepala Bappeda Malut, Sarmin S. Adam, mengatakan rakor tersebut menjadi dasar penyusunan program pengentasan kemiskinan pada tahun berikutnya.
“Rakor pengentasan kemiskinan ini nantinya menjadi data dasar masing-masing perangkat daerah dalam mengajukan usulan kegiatan pengentasan kemiskinan di tahun mendatang,” jelasnya.
Bappeda juga memproyeksikan angka kemiskinan 2026 di kabupaten/kota masih berada pada rentang yang berbeda-beda. Halmahera Timur menjadi salah satu daerah dengan proyeksi tertinggi, yakni 9,15–11,82 persen, sementara Ternate berada pada kisaran 2,34–2,98 persen.
Sarbin menegaskan, tren penurunan tersebut harus dijaga dan diperkuat. Pemerintah daerah diminta tidak bekerja sendiri, tetapi memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.
“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Pemprov Malut juga mendorong pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis intervensi agar program bantuan lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. (nar)