Gubernur Sherly Beberkan Peta Prioritas Jalan Provinsi Tahun 2027
Sofifi, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan kondisi ruas jalan provinsi di 10 kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan infrastruktur pada 2027.
Menurutnya, tidak semua daerah akan menerima alokasi anggaran yang sama karena panjang ruas jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov berbeda-beda.
Hal itu disampaikan Sherly saat menjelaskan rencana penggunaan pinjaman daerah sebesar Rp500 miliar yang diusulkan dalam APBD 2027. Ia menegaskan seluruh kabupaten/kota tetap akan mendapatkan alokasi pembangunan, namun besarnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
"Nanti akan duduk bersama. Intinya semua 10 kabupaten/kota akan mendapat bagian, tetapi tergantung panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Tidak semua daerah punya ruas jalan yang sama panjang," kata Sherly, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan, Kabupaten Halmahera Barat menjadi salah satu daerah yang hampir seluruh ruas jalan provinsinya sudah tertangani. Saat ini, kata dia, hanya tersisa ruas Ibu–Kedi yang masih perlu dikerjakan.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah yang kini hanya menyisakan pembangunan Jalan Trans Kie Raha sebagai ruas prioritas.
Sebaliknya, Kabupaten Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu masih memiliki banyak ruas jalan provinsi yang belum mantap sehingga membutuhkan alokasi anggaran lebih besar.
"Apakah semua daerah mendapat bagian? Ya, semua mendapat. Tapi apakah sama rata? Tidak. Karena tingkat kemantapan jalan di setiap daerah berbeda. Yang masih membutuhkan penanganan besar itu Halsel, Sula, dan Taliabu," jelasnya.
Meski demikian, Sherly menegaskan rencana pinjaman daerah tersebut masih harus mendapat persetujuan DPRD Maluku Utara serta memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
"Kalau tidak disetujui juga tidak apa-apa," ujarnya.
Sherly juga membantah anggapan bahwa APBD 2027 hanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, seluruh komponen belanja tetap mendapat porsi sesuai kebutuhan.
Ia menjelaskan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027 meningkat 55 persen atau sekitar Rp636 miliar sehingga total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,4 triliun. Jika pinjaman daerah sebesar Rp500 miliar disetujui DPRD, maka total belanja daerah akan mencapai Rp3,9 triliun.
"Dari Rp3,9 triliun itu, belanja pegawai sebesar Rp1,4 triliun hanya sekitar 35 persen. Tahun 2026 belanja pegawai mencapai 50 persen karena APBD kita hanya Rp2,8 triliun," katanya.
Selain belanja pegawai, lanjut Sherly bahwa APBD 2027 juga akan dialokasikan untuk belanja barang dan jasa sekitar Rp1 triliun atau 32 persen, belanja hibah 4 persen, belanja modal 22 persen, serta pembayaran utang Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp300 miliar atau 7 persen.
Sherly menegaskan usulan pinjaman daerah bukan untuk menambah beban keuangan daerah, melainkan mempercepat pembangunan jalan dan jembatan pada 2027 hingga 2028.
Menurutnya, percepatan pembangunan akan lebih efisien dibanding menunda pekerjaan hingga beberapa tahun ke depan karena biaya konstruksi terus mengalami kenaikan.
"Kita kenapa harus pinjam? Karena kita ingin mempercepat pembangunan di tahun 2027 dan 2028. Jadi pada 2029 kita tinggal fokus membayar pinjamannya, sementara jalan-jalannya sudah selesai dibangun," tegasnya.
Ia menambahkan, apabila pembangunan ditunda hingga 2029 atau 2030, biaya yang dibutuhkan akan jauh lebih besar akibat kenaikan harga satuan pekerjaan konstruksi setiap tahun.
Karena itu, Pemprov Maluku Utara menilai percepatan pembangunan konektivitas menjadi langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat sekaligus menekan biaya pembangunan di masa mendatang. (nar)