Sherly Optimistis Penerimaan Pajak Genjot PAD Maluku Utara pada 2027
Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,8 triliun pada 2027 atau meningkat Rp636 miliar dibandingkan target tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, saat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara, Kamis (6/8/2026).
"Kenaikan ini bersumber dari peningkatan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan yang cukup signifikan," kata Sherly yang didampingi Wagub Sarbin Sehe.
Sherly mengungkapkan, hingga Agustus 2026 realisasi PAD telah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Kelebihan penerimaan tersebut akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.
"Perlu diketahui, hingga bulan Agustus 2026 ini realisasi PAD sudah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Selisih lebih ini akan kami masukkan sebagai penyesuaian pada APBD Perubahan Tahun 2026," ujar Sherly.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atas peningkatan kinerja dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sementara itu, belanja daerah pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp3,9 triliun. Kenaikan terbesar terjadi pada belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp1 triliun, naik dari sekitar Rp600 miliar pada APBD Induk 2026.
Menurut Sherly, sebagian besar belanja modal tersebut akan difokuskan untuk pembangunan jalan dan jembatan guna mempercepat konektivitas antarwilayah di Maluku Utara.
Ia menjelaskan, saat awal masa kepemimpinannya pada Februari 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi baru mencapai 46 persen dari total panjang jalan provinsi sekitar 1.540 kilometer.
Ia bilang, pemprov juga telah membuka ruas Jalan Trans Kie Raha sepanjang 60 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Kehadiran ruas baru tersebut memangkas waktu tempuh dari sekitar 3,5 jam menjadi hanya satu jam.
"Hingga saat ini, dari total beban 550 kilometer ditambah 60 kilometer ruas baru, kita telah menyelesaikan 140 kilometer. Masih tersisa 460 kilometer yang menjadi target penyelesaian hingga tahun 2030 dengan standar jalan beraspal berkualitas," jelas Sherly.
Selain pembangunan jalan, Maluku Utara juga masih memiliki pekerjaan rumah pembangunan jembatan sepanjang 4.759 meter. Hingga 2026 baru terealisasi 445 meter, sehingga masih tersisa sekitar 4.300 meter.
Pada 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 500 meter jembatan. Namun, dengan kemampuan anggaran saat ini, hingga 2030 diperkirakan baru sekitar 2.500 meter yang dapat diselesaikan.
Sherly menjelaskan, dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,4 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp3,9 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran sekitar Rp489 miliar yang direncanakan ditutup melalui pinjaman daerah sebesar Rp500 miliar.
"Kebijakan ini kami tempuh dengan penuh kehati-hatian, keterbukaan, dan penuh tanggung jawab. Tujuan tunggalnya adalah percepatan pembangunan konektivitas," ungkapnya.
Menurutnya, percepatan pembangunan menjadi penting karena biaya konstruksi terus mengalami kenaikan setiap tahun.
"Semakin lambat kita membangun, semakin mahal biayanya, dan semakin sulit kita menyelesaikannya," tegasnya.
Ia juga menyoroti masih banyak wilayah di Maluku Utara, seperti Loloda, Kayoa, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu, yang selama 26 tahun berdirinya Provinsi Maluku Utara belum memiliki akses jalan yang memadai.
Sherly menilai pemerataan pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan.
"Selama belum ada konektivitas yang merata, maka keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang menjadi visi-misi kepemimpinan kami belum dapat sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, percepatan pembangunan konektivitas adalah kebijakan paling mendasar dan paling penting yang harus kita lakukan bersama," pungkasnya. (nar)