Pemprov Maluku Utara Desak Percepatan Gudang BULOG
Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga pangan dengan mendorong percepatan pembangunan gudang Badan Urusan Logistik (BULOG) di sejumlah kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pemprov Maluku Utara dan BULOG Cabang Ternate. Pertemuan itu membahas pengawasan harga pangan serta percepatan pembangunan infrastruktur logistik.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, mengatakan keberadaan gudang BULOG di setiap kabupaten/kota menjadi kebutuhan mendesak karena berfungsi sebagai instrumen pengendali stok dan stabilisasi harga pangan.
"Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh percepatan pembangunan gudang BULOG. Kami berharap seluruh kendala di lapangan segera diselesaikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pada 2026 pembangunan gudang BULOG diprioritaskan di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Halmahera Selatan. Namun, proses pembangunan di sejumlah daerah, termasuk Pulau Taliabu dan Halmahera Barat, masih terkendala penyelesaian hibah lahan dari pemerintah daerah.
Pemprov meminta agar persoalan administrasi lahan tersebut segera dituntaskan sehingga pembangunan gudang tidak kembali mengalami keterlambatan.
Kepala BULOG Cabang Ternate, Jefry Tanasi, menjelaskan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tujuh pemerintah kabupaten. Meski demikian, progres legalitas lahan di setiap daerah masih berbeda.
"Saat ini lima daerah telah menyelesaikan surat hibah tanah, yakni Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Kepulauan Sula. Sementara Halmahera Barat dan Pulau Taliabu ditargetkan menyelesaikan administrasi pembebasan lahan pada 2027," katanya.
Selain membahas pembangunan gudang, rapat tersebut juga menyoroti tingginya harga minyak goreng bersubsidi Minyakita di tingkat pedagang yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Untuk mengendalikan kondisi tersebut, Pemprov Maluku Utara meminta BULOG bersama instansi terkait memperketat pengawasan distribusi Minyakita di pasar agar harga kembali stabil dan sesuai ketentuan pemerintah.
Pemprov berharap percepatan pembangunan gudang BULOG dan pengawasan distribusi pangan dapat menjadi langkah efektif dalam menjaga pasokan, menekan inflasi, serta melindungi daya beli masyarakat di Maluku Utara. (nar)