Nelayan di Maluku Utara Sebut Kelangkaan BBM Subsidi Ganggu Aktivitas Melaut, Minta Pemerintah Benahi Distribusi
Ternate, malutpost.com -- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi persoalan serius yang dihadapi nelayan skala kecil di Maluku Utara.
Sebanyak 91,3 persen nelayan mengaku sering kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, sehingga mengganggu aktivitas melaut dan menekan pendapatan mereka.
Tak hanya itu, 63,7 persen nelayan terpaksa membeli BBM dari supplier atau pengecer dengan harga lebih mahal karena stok di lembaga penyalur resmi kerap habis.
Data tersebut terungkap dalam riset "Analisis Distribusi, Efektivitas Pembelian dan Produktivitas Ekonomi BBM Subsidi Nelayan Skala Kecil Maluku Utara" yang dilakukan Universitas Khairun bersama Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) terhadap 300 nelayan.
Hasil penelitian menunjukkan tata kelola BBM bersubsidi di Maluku Utara masih berada pada kategori moderat, dengan skor efisiensi distribusi, efektivitas penyaluran, dan produktivitas ekonomi (E-E-P) sebesar 51,22 dari 100.
Riset juga mencatat rata-rata nelayan melaut selama 15 hari setiap bulan, menempuh jarak sekitar 33 mil, dan menghabiskan 111,87 liter BBM dalam setiap perjalanan melaut. Kondisi itu menunjukkan BBM menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan nelayan untuk melaut, memperoleh hasil tangkapan, hingga menopang pendapatan keluarga.
Selain kelangkaan stok, sebanyak 73,3 persen nelayan mengaku kesulitan memperoleh informasi ketersediaan BBM, 61,7 persen mengalami keterlambatan pasokan, dan 55 persen menilai kuota BBM bersubsidi yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan operasional.
Persoalan tersebut diperparah dengan semakin jauhnya daerah penangkapan ikan akibat belum tertatanya rumpon. Kondisi itu membuat nelayan harus menempuh jarak lebih jauh sehingga konsumsi BBM ikut meningkat.
Keluhan itu menjadi perhatian dalam Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Maluku Utara ke-XIV Tahun 2026 di Ternate dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, nelayan, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun langkah perbaikan distribusi BBM bersubsidi dan penataan rumpon.
Nelayan tuna asal Desa Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai, Supriyanto Ali, mengaku kuota BBM bersubsidi yang diterimanya berkurang pada 2026. Padahal, BBM menjadi kebutuhan utama untuk tetap melaut.
"Kuota BBM bersubsidi kami berkurang pada tahun 2026. Padahal bagi nelayan tuna skala kecil, BBM sangat menentukan kelangsungan operasional. Kami berharap forum ini menghasilkan solusi yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan," katanya, Selasa (4/8/2026).
Keluhan serupa disampaikan Khairudin, nelayan tuna asal Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Ia meminta pemerintah menyederhanakan administrasi agar nelayan lebih mudah mengakses BBM bersubsidi.
"Kami berharap masa berlaku dokumen bisa diperpanjang. Saat kuota BBM tersedia, sering kali dokumen kami sudah kedaluwarsa sehingga tidak bisa mengakses BBM bersubsidi," ujarnya.
Sementara itu, Direktur MDPI, Yasmine Simbolon, menegaskan pihaknya terus mendorong lahirnya solusi nyata melalui forum KPBP.
Menurutnya, akses BBM bersubsidi dan penataan rumpon merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. Semakin jauh wilayah tangkap akibat banyaknya rumpon, semakin besar pula kebutuhan BBM yang harus ditanggung nelayan.
Ia bilang bahwa hasil pertemuan itu akan dirumuskan menjadi rekomendasi kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan instansi terkait sebagai bahan penyempurnaan kebijakan distribusi BBM bersubsidi serta pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan. (nar)