Hadiri Pelatihan Sertifikasi Konstruksi, Wagub Malut Tegaskan Harus Hasilkan Ahli Kompeten
Ternate, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, menegaskan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli jasa konstruksi tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial atau sekadar memenuhi persyaratan administrasi.
Sertifikasi harus melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar kompeten untuk mendukung pembangunan daerah.
Penegasan itu disampaikan Sarbin usia menghadiri pelatihan sertifikasi tenaga ahli bidang jasa konstruksi yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate.
Pelatihan tersebut mencakup lima bidang keahlian, yakni Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung, Tenaga Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja, Tenaga Ahli Teknik Pantai, Tenaga Ahli Teknik Irigasi, dan Tenaga Ahli Teknik Air Minum.
Menurut Sarbin, sertifikasi merupakan bentuk pengakuan terhadap kompetensi tenaga ahli sehingga kualitas dan profesionalisme mereka dapat dipercaya dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.
"Kita berharap ketersediaan sumber daya manusia ini tidak hanya dalam rangka formalitas, tetapi benar-benar melahirkan tenaga ahli yang mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat," tegasnya, kepada wartawan, Senin (3/8/2026).
Sarbin mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara membutuhkan tenaga ahli yang mampu memberikan kajian teknis dan rekomendasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Karena itu, peserta pelatihan diharapkan tidak hanya mengantongi sertifikat, tetapi juga memiliki kemampuan yang dapat diterapkan di lapangan.
Ia mencontohkan, tenaga ahli harus mampu menyusun rencana pembangunan yang tepat, mulai dari pemetaan sumber air bersih, perencanaan pembangunan kawasan pesisir, hingga menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat.
"Ahli teknik pantai harus mampu memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi gelombang dan karakteristik wilayah sehingga dapat menentukan pembangunan mana yang harus diprioritaskan lebih dahulu," ujarnya.
Sarbin berharap, ke depan pemerintah daerah tidak lagi kesulitan mencari tenaga ahli saat membutuhkan kajian teknis untuk mendukung pembangunan.
"Ketika pemerintah membutuhkan kajian teknis, ahlinya sudah tersedia, mampu memberikan rekomendasi, dan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang tepat," jelas Sarbin.
Pelatihan sertifikasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mempercepat pemenuhan tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat.
Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi teknis sekaligus memberikan pengakuan kualifikasi keahlian bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga ahli di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara pada lima bidang strategis, yakni bangunan gedung, jembatan, teknik pantai, irigasi dan air minum. (nar)