Wagub Dorong Penguatan Fiskal Maluku Utara di Munaslub APPSI
Lombok Barat, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Malut memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal daerah dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Lombok Barat, Kamis (16/7/2026).
Dalam forum tersebut, seluruh pemerintah provinsi menyepakati sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan kementerian terkait. Rekomendasi itu mencakup peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam, penguatan ruang fiskal pemerintah provinsi, hingga usulan pemberian Participating Interest (PI) sebesar 10 persen bagi daerah penghasil minyak dan gas.
Bagi Maluku Utara, hasil Munaslub APPSI dinilai sangat penting. Sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pertambangan dan hilirisasi, Maluku Utara membutuhkan dukungan fiskal yang lebih kuat agar manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
"Penguatan kapasitas fiskal akan memperbesar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan konektivitas antarpulau," kata Sarbin.
Selain memperjuangkan peningkatan DBH, forum APPSI juga menyepakati evaluasi mekanisme pembagian pajak kendaraan bermotor, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis pajak daerah.
Ia bilang langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Munaslub APPSI juga menegaskan posisi asosiasi sebagai mitra strategis Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan nasional yang berpihak pada daerah. Selain isu fiskal, APPSI mendorong penguatan kerja sama antarprovinsi di bidang investasi, perdagangan, pariwisata, ketahanan pangan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Keikutsertaan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam forum nasional tersebut menjadi bentuk komitmen pemprov untuk memastikan aspirasi daerah kepulauan, khususnya terkait keadilan fiskal dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan nasional. (nar)