DPRD Malut Evaluasi Usulan Pinjaman Rp1 Triliun, Iqbal Ruray: Jangan Sampai Utang Bayar Utang
Ternate, malutpost.com -- Pembahasan usulan pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) sebesar Rp1 triliun antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku Utara kembali berlangsung alot.
Dalam rapat yang digelar di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Selasa malam (14/7/2026), kedua pihak saling beradu argumentasi membahas urgensi hingga skema pengembalian pinjaman tersebut.
Usai mendengarkan pemaparan dari TAPD, DPRD memutuskan melakukan evaluasi dari pemaparan tersebut sebelum menentukan sikap apakah menyetujui atau menolak usulan pinjaman tersebut.
Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, mengatakan pemerintah telah menjelaskan alasan mendasar mengapa pinjaman Rp1 triliun dinilai penting untuk dilakukan.
"Dari TAPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah memaparkan terkait apa yang menjadi urgensi daripada pinjaman Rp1 triliun ini. Dengan urgensi itu telah dipaparkan oleh Pak Sekda dan secara teknis juga oleh Kepala Bapenda ibu Nab (Zainab Alting) terkait pendapatan," kata Iqbal kepada wartawan usai rapat tadi malam.
Kemudian lanjut Iqbal, Kepala BPKAD Ahmad Purbaya juga menjelaskan skema pembayaran pinjaman, sementara Inspektur Daerah memaparkan terkait aspek Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi bagian dari pembahasan.
"Pak Ahmad Purbaya menjelaskan skema pembayarannya, kemudian Inspektur terkait CSR-nya," ujarnya.
Iqbal mengatakan seluruh penjelasan dari pemerintah akan dikaji kembali oleh Banggar DPRD bersama tim ahli sebelum mengambil keputusan.
"Teman-teman Badan Anggaran bersama tim ahli akan melakukan evaluasi kembali terhadap seluruh penjelasan yang disampaikan tadi. Nanti malam kami lanjutkan rapat lagi karena pagi ini Panitia Khusus (Pansus) ada agenda di Sofifi," katanya.
Ia menegaskan keputusan akhir akan ditentukan setelah pembahasan lanjutan tersebut.
"Nanti malam akan diputuskan bagaimana langkah yang akan diambil, apakah usulan pemerintah ini disetujui oleh teman-teman Badan Anggaran atau seperti apa. Jadi tunggu sampai malam nanti," ujarnya.
Meski mengakui kondisi fiskal daerah saat ini memang membutuhkan langkah strategis, Iqbal mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan beban utang yang sudah ada.
"Kalau terkait kondisi fiskal memang dimaklumi bahwa perlu dilakukan pinjaman. Tapi kita juga punya utang bawaan sekitar Rp1,3 triliun, sehingga jangan sampai itu terganggu," tegasnya.
Menurut Iqbal, salah satu perhatian DPRD adalah sumber pembayaran pinjaman yang masih mengandalkan proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Yang dipaparkan pemerintah soal PAD itu masih berupa asumsi atau prediksi, belum pasti. Ini yang menjadi ikhtiar teman-teman DPRD. Pada prinsipnya pemerintah ingin membangun Maluku Utara, siapa yang tidak mau. Tapi jangan sampai terjadi seperti sekarang, utang pihak ketiga dan DBH belum juga bisa dibayar," katanya.
Ia mengungkapkan total utang Pemprov saat ini telah mencapai sekitar Rp1,3 triliun yang terdiri dari kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH), utang kepada pihak ketiga, dan kewajiban lainnya.
"Kalau ditambah pinjaman Rp1 triliun berarti total kewajiban menjadi sekitar Rp2,3 triliun, belum termasuk bunga. Sekarang kita bikin utang baru lagi, itu berarti utang bayar utang," kritik Iqbal.
Terkait skema pembayaran, Iqbal menjelaskan pencairan pinjaman direncanakan dilakukan secara bertahap, sehingga pembayaran pokok baru dimulai setelah seluruh pinjaman terealisasi.
"Skema pengembaliannya, kalau dari sisi pendapatan memungkinkan, pinjaman berjalan mulai 2027. Pembayarannya direncanakan dari 2028 sampai 2030," jelasnya.
Ia merinci bunga pinjaman diperkirakan mencapai sekitar Rp35 miliar pada 2027 untuk pinjaman tahap pertama sebesar Rp500 miliar dengan asumsi bunga 7 persen.
"Di 2028 bunga menjadi sekitar Rp70 miliar karena pinjaman sudah genap Rp1 triliun. Pokok belum dibayar, jadi yang dibayar baru bunganya. Total bunga nantinya bisa mencapai sekitar Rp100 miliar," ungkapnya.
Sementara itu, mengenai lembaga perbankan yang akan menjadi pemberi pinjaman, Iqbal menyebut belum ada kejelasan final. Namun dalam rapat telah muncul sejumlah nama bank yang menyatakan kesiapan.
"Banknya belum jelas. Tapi tadi ada BTN, BSI, Bank BJB, Bank Mandiri dan beberapa bank lainnya. Total ada lima bank yang menyatakan siap," pungkasnya. (nar)