Tentang Rencana Pinjaman Rp 1 Triliun, Ini Rencana Besar Pemprov Maluku Utara
Ternate, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan usulan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun yang diajukan ke DPRD Provinsi Maluku Utara difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan sebagai penguat konektivitas antarwilayah.
Sarbin menjelaskan, skema pinjaman tersebut telah dihitung berdasarkan kemampuan fiskal daerah dan diproyeksikan dapat diselesaikan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, atau sebelum akhir masa bakti pemerintahan saat ini.
"Jadi tidak akan membebani pemerintahan berikutnya," kata Sarbin, saat di konfirmasi, Selasa (22/6/2026).
Ia menegaskan, tujuan utama pinjaman tersebut adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan provinsi yang menjadi penghubung utama aktivitas masyarakat.
Menurutnya, jika konektivitas antarwilayah dapat ditingkatkan, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan ikut terdorong secara signifikan.
"Kalau jalan dan jembatan bisa diselesaikan, terutama jalan provinsi, maka konektivitas wilayah akan jauh lebih bagus dan mendorong ekosistem pertumbuhan ekonomi yang maksimal," ujarnya.
Sarbin juga menyebut bahwa pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada sektor tambang, sehingga perlu membangun konektivitas wilayah sebagai basis ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
"Tidak banyak harapan terhadap realisasi tambang. Suka tidak suka, kita harus berusaha keras membangun konektivitas antarwilayah sebagai ekosistem yang membantu ketahanan ekonomi baru," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pinjaman tersebut direncanakan bekerja sama dengan Bank DKI Jakarta.
"Pinjamannya itu dengan Bank DKI Jakarta," sebut Wagub.
Terkait dengan kewajiban atau utang pihak ketiga, Sarbin menegaskan bahwa hal tersebut merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya dan tetap harus diselesaikan secara bertahap.
"Itu kan utang pihak ketiga di pemerintah sebelumnya. Siapapun pemerintah saat ini tidak mungkin bisa selesai secepatnya," jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa dirinya dan Gubernur Sherly Tjoanda berkewajiban menjalankan program dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat, termasuk sembilan program strategis daerah.
Sarbin juga menyoroti pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat, terutama terkait status jalan nasional, provinsi, maupun jalan yang berada di bawah kewenangan kementerian.
"Status jalan itu tidak hanya provinsi, ada juga balai dan kementerian pusat. Karena itu perlu jejaring koordinasi agar jalan nasional di Maluku Utara bisa lebih maksimal," ujarnya.
Ia mengakui masih banyak jalan nasional di Maluku Utara yang belum terakses dengan baik, sehingga fokus pinjaman daerah akan diarahkan pada pembangunan jalan dan jembatan status provinsi.
Sarbin menambahkan, jika DPRD Provinsi Maluku Utara menyetujui usulan tersebut, maka realisasi pinjaman bisa dilakukan pada tahun ini.
"Kalau DPRD setuju, ya tahun ini," ungkap Wagub.
Ia juga menyebut bahwa pembahasan bersama DPRD dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli mendatang.
"Apakah disetujui atau tidak, itu hak DPRD. Kita ikuti mekanisme formal yang ada, dan usulan sudah disampaikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Sarbin berharap pemerintah pusat dapat memaksimalkan alokasi anggaran daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga kebutuhan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada pinjaman.
"Kita terus berjuang agar DBH bisa dimaksimalkan sehingga pekerjaan rumah yang belum selesai bisa dituntaskan," pungkasnya. (nar)