Gubernur Maluku Utara Ingatkan Ketimpangan Ekonomi di Tengah Pertumbuhan Tertinggi
Ternate, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri dengan status Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Ia menyebutkan, pada 2025 ekonomi Maluku Utara tumbuh 34 persen (year-on-year) dan masih memimpin di kuartal I-2026 dengan capaian 19,6 persen. Namun, angka tersebut dinilai belum mencerminkan masalah pemerataan ekonomi yang sesungguhnya.
"Kita semua tahu dan merasakan bahwa pertumbuhan ini tidak inklusif. Data BPS menunjukkan sekitar 90 persen ekonomi kita masih diwakili oleh industri pertambangan (ekstraktif)," kata Sherly pada acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tingkat Provinsi Maluku Utara, Kamis (18/6/2026) malam.
"Sementara sektor lain seperti perikanan dan perkebunan hanya menyumbang sangat sedikit, berkisar 1-2 persen," tambahnya.
Untuk itu, Gubernur mengingatkan bahwa industri ekstraktif berbasis sumber daya alam memiliki batas waktu dan suatu saat akan habis. Jika pemerintah daerah tidak menyiapkan sektor-sektor alternatif sejak dini, Maluku Utara terancam mengalami stagnasi.
"Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah jika kita tidak tahu apa permasalahannya?. Di sinilah sensus ekonomi 2026 menjadi krusial," jelasnya.
"Kita butuh data yang presisi hingga ke tingkat desa untuk memetakan sektor apa yang sedang tumbuh, apa kendala modal mereka, atau bagaimana konektivitas pasarnya. Identifikasi yang detail akan melahirkan solusi kebijakan yang terarah dan solutif," tegasnya.
Sherly menegaskan, ketergantungan pada sektor ekstraktif merupakan tantangan serius karena sumber daya alam bersifat terbatas dan tidak dapat terus diandalkan.
"Industri ini punya batas waktu. Jika tidak disiapkan sektor alternatif sejak sekarang, kita berpotensi menghadapi stagnasi ekonomi," ujar Sherly.
Gubernur mengimbau dunia usaha, asosiasi bisnis, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut petugas sensus dengan tangan terbuka. Ia menegaskan bahwa sensus ini murni untuk pemetaan ekonomi demi kebaikan daerah, bukan untuk mencari kesalahan atau mempersulit pelaku usaha. (nar)