Karo Ekonomi Sebut 15 SMK di Malut Siap Berstatus BLUD, Ini Target Pendapatannya
Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) tahun ini menargetkan penetapan 15 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah di tengah adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.
Kepala Biro Ekonomi Provinsi Maluku Utara, Suriyanto Andili, menegaskan bahwa program BLUD harus berorientasi pada peningkatan pendapatan dan pelayanan, bukan sekadar memperbanyak jumlah unit BLUD.
"Jangan hanya banyak BLUD, tetapi tidak menghasilkan pendapatan dan tidak memberikan pelayanan. Tujuan BLUD adalah menambah pendapatan sekaligus meningkatkan pelayanan," tegas Suriyanto saat diwawancara usai rapat koordinasi, Selasa (9/6/2026).
Menurut Suriyanto, berdasarkan laporan Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara pada forum Rakor, penerapan BLUD pada SMK diproyeksikan mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp 20 miliar dalam satu tahun.
Ia berharap proses penetapan dapat segera dilakukan sehingga BLUD di sektor pendidikan dapat mulai beroperasi dan berkontribusi dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Targetnya tahun ini sudah ditetapkan dan bisa langsung berjalan untuk membantu Pemprov dalam pengelolaan keuangan," ujarnya.
Suriyanto menjelaskan, kebijakan BLUD menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Karena itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan sejumlah unit layanan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan.
"Kita siapkan BLUD di masing-masing OPD, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan kemudian DLH juga kami hadirkan. Dengan adanya pemotongan TKD, BLUD menjadi salah satu alternatif yang harus dimaksimalkan," jelasnya.
Ia mencontohkan, penerapan BLUD pada SMK dapat mendorong kemandirian sekolah dalam pembiayaan operasional. Jika sekolah sudah mampu membiayai kebutuhan melalui pendapatan yang dihasilkan, maka alokasi bantuan pemerintah dapat disesuaikan untuk mendukung program lain yang lebih membutuhkan.
"Tahun ini dari total 63 SMK Negeri di Maluku Utara, sebanyak 15 SMK sudah siap untuk ditetapkan sebagai BLUD. Selain itu, satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan juga akan ditetapkan sebagai BLUD," pungkasnya. (nar)