Nelayan Malut Keluhkan Sulitnya Akses KUR, Wagub Sarbin Minta Regulasi Dipermudah
Sofifi, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, secara tegas menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dan petani di Maluku Utara terkait sulitnya mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Keluhan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang melakukan penelaahan terhadap tata kelola keuangan dan efektivitas penyaluran KUR di daerah, pada Selasa (2/6/2026).
Kunjungan kerja tersebut menghadirkan PT Bank Negara Indonesia (BNI) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membahas berbagai kendala penyaluran kredit bersubsidi pemerintah kepada masyarakat.
Dalam forum itu, Sarbin menegaskan bahwa karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam mengakses layanan perbankan dan sumber pembiayaan usaha.
Menurutnya, sektor perikanan dan pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sangat membutuhkan dukungan permodalan.
Namun, berbagai persyaratan administrasi yang diterapkan perbankan dinilai masih terlalu rumit bagi masyarakat kecil.
"Pinjam Rp10 juta sampai Rp50 juta, tetapi kadang persyaratannya sangat berat. Ini perlu menjadi perhatian dari sisi regulasi. Masyarakat akhirnya memilih pinjaman tidak resmi atau pinjol karena prosesnya cepat, meskipun risikonya jauh lebih besar," tegas Sarbin.
Ia menjelaskan, banyak nelayan membutuhkan akses KUR untuk melengkapi bantuan pemerintah berupa mesin tangkap ikan, khususnya dalam pengadaan bodi kapal dan sarana pendukung lainnya.
Selain persoalan permodalan, Sarbin juga menyoroti minimnya akses pemerintah daerah terhadap data penerima bantuan modal dari perbankan. Menurutnya, keterbukaan data sangat penting untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi berjalan tepat sasaran.
Selain itu, Wagub juga meminta dukungan DPR RI terkait penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan serta penyesuaian skema Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan agar dihitung berdasarkan pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim BAKN DPR RI, Herman Khaeron, mengakui bahwa penyaluran KUR di Maluku Utara masih belum optimal, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perikanan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebagian besar KUR di Maluku Utara masih terserap pada sektor perdagangan, sementara sektor yang menjadi basis ekonomi masyarakat pesisir justru memperoleh porsi yang relatif kecil.
"Penyalurannya masih kecil dan progresnya lambat. Ini harus segera diakselerasi. Program pembiayaan murah yang disubsidi pemerintah seharusnya lebih ekspansif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Herman.
Politisi Partai Demokrat itu juga menilai regulasi yang terlalu kaku membuat pihak perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit karena khawatir berhadapan dengan temuan pemeriksaan.
Karena itu, lanjutnya, BAKN DPR RI tengah melakukan uji petik di sejumlah daerah dan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola KUR yang lebih fleksibel dan berpihak kepada masyarakat.
"Kita memiliki 65 juta UMKM yang menjadi jangkar ekonomi nasional. Kuncinya ada pada akses permodalan. Jika akses semakin mudah dan bunga tetap rendah, maka peluang usaha rakyat untuk berkembang akan semakin besar. BAKN berkomitmen menghasilkan rekomendasi terbaik untuk rakyat," tegas Herman. (nar)