Gubernur Malut Tekankan Transformasi Pendidikan Pada Pelantikan Pengurus MKKS dan MGMP
Sofifi, malutpost.com -- Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA, SMK, dan SLB se-Kota Ternate masa bakti 2026–2029 resmi dilantik dan dikukuhkan di Aula SMA Negeri 5 Kota Ternate, Rabu (3/6/2026).
Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjonda.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 10.3.3/798/2026 dan Nomor 10.3.3/796/2026 tertanggal 29 Mei 2026.
Dalam sambutan tertulis gubernur Sherly Tjoanda yang dibacakan Sekprov Samsuddin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah penting untuk mendorong kemajuan pendidikan di daerah.
"Kepercayaan ini harus dijawab dengan kerja nyata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah dan mutu pembelajaran di ruang kelas," tegas Samsuddin.
Ia bilang perkembangan teknologi dan perubahan dunia kerja menuntut sekolah serta tenaga pendidik untuk terus beradaptasi. Karena itu, peran MKKS dan MGMP dinilai semakin strategis dalam memperkuat kualitas pendidikan.
Samsuddin menjelaskan, MKKS harus menjadi ruang kolaborasi antar kepala sekolah untuk berbagi pengalaman dan memperkuat tata kelola pendidikan. Sementara MGMP diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi guru serta inovasi metode pembelajaran yang lebih efektif dan relevan bagi peserta didik.
"Pemprov Maluku Utara menaruh perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia. Jadikan organisasi ini sebagai ruang kerja produktif yang menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar forum rapat dan administrasi," ujarnya.
Selain itu, gubernur melalui sambutannya juga meminta pengurus MKKS dan MGMP untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, memperkuat literasi dan numerasi, meningkatkan perhatian terhadap pendidikan inklusif di SLB, serta membangun komunikasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. (nar)