Wagub-Sekprov Genjot Kinerja OPD, Serapan Anggaran dan LPPD Jadi Sorotan
Sofifi, malutpost.com -- Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, mulai menggenjot kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal tersebut ditekankan pada rapat terbatas (Ratas) evaluasi kinerja yang digelar di Ruang Rapat Sekda, Senin (1/6/2026) di Sofifi.
Rapat yang diikuti seluruh pimpinan OPD itu difokuskan pada optimalisasi serapan anggaran Triwulan II Tahun 2026 serta peningkatan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Sarbin menegaskan, seluruh OPD harus bekerja lebih maksimal untuk mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi dari kemampuan perangkat daerah merealisasikan program secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Setiap OPD harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar terserap secara efektif dan mendukung prioritas pembangunan daerah," tegas Sarbin.
Ia mengingatkan, rendahnya serapan anggaran dapat berpengaruh terhadap capaian program pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, seluruh pimpinan OPD diminta memperkuat koordinasi serta mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
Senada dengan Wagub, Sekprov Samsuddin Abdul Kadir meminta seluruh perangkat daerah mematuhi standar operasional prosedur (SOP) administrasi serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas kerja birokrasi.
Selain serapan anggaran, rapat juga membahas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Sarbin menegaskan, bahwa laporan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.
"LPPD harus disusun secara objektif, akurat, dan transparan sehingga mampu menggambarkan secara utuh capaian kerja pemerintah selama satu tahun terakhir," ujarnya.
Menurut Sarbin, laporan yang baik bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga harus dapat diakses dan dipahami masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintahan.
Rapat evaluasi tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengukur capaian pelayanan publik serta memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan.
Ia bilang, bahwa dibawah kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, pemerintah daerah terus mendorong seluruh OPD agar lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Optimalisasi penggunaan anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara. (nar)