Pardin Isa Serap Aspirasi di Kapsul dan Taliabu: Aksesibilitas dan Infrastruktur Paling Dikeluhkan
Bobong, malutpost,com - Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Pardin Isa melaksanakan reses di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, jumat (22/5/2026).
Pada momen tersebut, banyak aspirasi dari masyarakat tentang kebutuhan infrastruktur jalan, jembatan dan kebutuhan dasar lainnya.
Pardin mengatakan, di Pulau Sulabesi, masyarakat mengeluhkan sarana prasarana penunjang aksesibilitas seperti usulan pembangunan jalan jembatan dan jalan tani.
Ada ruas jalan provinsi di pulau Sulabesi yang belum dibangun oleh pemerintah provinsi.
Kemudian di Pulau Mangoli, masyarakat mengeluhkan sarana dan prasarana pendidikan, jalan dan jembatan: mulai dari sarana usaha perikanan kelautan di Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara yang di kenal sebagai desa berbasis sumberdaya perikanan kelautan.
Sedangkan di Pulau Taliabu, keluhan yang didapat adalah tentang jalan-jalan produksi atau jalan tani, infrastruktur pengendali ancaman banjir dan ancaman abrasi terutama di pesisir utara Pulau Taliabu seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat Desa London dan Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara.
"Sedangkan di Desa Lohobubba masih mengeluhkan persoalan air bersih," kata Pardin.
Selanjutnya, di SMA Negeri 1 Taliabu Barat, sangat membutuhkan pemenuhan sarana prasarana pembelajaran, terutama ruang kelas yang sebagian besarnya sudah rusak dan tidak layak untuk digunakan, karena usia bangunan yang suda tua serta resiko genangan air disetiap musim penghujan. Meskipun sudah ada 3 RKB yang dibangun lewat APBD Pemprov tahun 2025 tapi belum digunakan.
"Setidaknya, khusus untuk persoalan SMA N 1 taliabu barat, butuh atensi lebih besar dari pemprov karena lokasinya di ibukota kabupaten sehingga bisa dianggap sebagai cermin wajah dan keberpihakan pemerintah provinsi terhadap pendidikan di kabupaten pulau taliabu," jelasnya.
Pardin menyarankan, pemerintah provinsi harus serius untuk melakukan kajian pemenuhan sarana penunjang aksesibilitas laut, terutama yang menghubungkan pulau taliabu dengan pusat provinsi maluku utara, terutama dalam sisi waktu maupun biaya.
Diharapkan, kebijakan pembangunan untuk kepulauan Sula dan Pulau Taliabu harus dialokasikan anggaran sesuai urgensi, melalui kewenangan dari pemerintah provinsi.
Jadi, kata dia, kebijakan pemerintah juga harus memiliki basis informasi yang akurat, karena kedua Kabupaten ini terkesan dalam beberapa dekade terakhir, alokasi pembangunan pemprov untuk kepulauan Sula dan pulau taliabu justru tidak berdasarkan pada pemenuhan urgensi dan kebutuhan masyarakat.
"Kita berkeinginan besar, setiap rupiah alokasi pembangunan melalui APBD pemerintah provinsi benar-benar tepat dan termanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.
Sekedar diketahui, Pardin Isa sudah melakukan reses di Kepulauan Sula, meliputi Desa Wainin, Man Gega Kecamatan Sanana Utara. Selanjutnya, Desa Pastabulu, Minaluli Kecamatan Mangoli Utara.
Sedangkan di Taliabu berlangsung di Desa London, Tikong, Lohobubba Kecamatan Taliabu utara dan SMA N 1 di Kecamatan Talibu barat (bobong). Totalnya 8 desa. (cr-04)