Pemprov Malut Respons Kondisi Jalan Ibu–Loloda, PUPR dan BPBD Segera Turun Lapangan
Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merespons keluhan masyarakat terkait kondisi ruas jalan dari Kecamatan Ibu menuju Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Namun, aspirasi terkait penanganan jalan itu telah disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari daerah pemilihan Halmahera Barat saat agenda reses.
Menurut Risman, pemerintah provinsi tetap memberikan perhatian terhadap kondisi akses jalan tersebut, terutama pada jalur Gunung Opan yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena kerusakannya cukup parah.
"Ruas itu merupakan kewenangan Pemda Halmahera Barat. Namun melalui dewan provinsi dari Dapil Halbar saat reses menyampaikan dan meminta bantuan agar pemerintah provinsi ikut melakukan penanganan," kata Risman Iriyanto kepada malutpost.com, Minggu (17/5/2026).
Ia menjelaskan, sebelum dilakukan penanganan, tim dari Pemprov Maluku Utara akan terlebih dahulu melakukan identifikasi lapangan guna menentukan pola penanganan yang tepat, termasuk menghitung estimasi kebutuhan anggaran.
"Khususnya jalur Gunung Opan akan dilakukan identifikasi terlebih dahulu oleh tim Pemda provinsi, berkaitan dengan pola penanganannya serta perkiraan kebutuhan biaya terlebih dahulu, sambil diputuskan skema anggaran yang efektif dan efisien untuk penanganan jalur tersebut," ujar Risman.
Risman menambahkan, dalam pekan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dijadwalkan turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan kondisi jalan.
"Di minggu ini rencana BPBD dan PUPR akan turun kroscek terlebih dahulu untuk memastikan pola penanganannya dan perkiraan biayanya," tuturnya.
Hasil kunjungan lapangan, kata Risman, nantinya akan dilaporkan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penganggaran.
"Hasil turun akan disampaikan kepada Ibu Gubernur berkaitan dengan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien, sehingga pola penganggarannya bisa tepat," tambah Risman.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak akan menutup mata terhadap keluhan masyarakat terkait akses jalan di wilayah Halmahera Barat. Meski demikian, keputusan terkait pelaksanaan penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
"Intinya pemda provinsi tidak akan menutup mata atas keluhan masyarakat. Namun keputusan penanganan dilakukan tahun ini atau simultan sampai tahun depan akan dibahas setelah kunjungan lapangan dilaksanakan," tandasnya. (nar)