Marak Pelecehan, Kohati Ternate Desak Polisi dan Pemda Hadirkan Ruang Aman bagi Perempuan
TERNATE - Korps HMI-Wati (Kohati) Cabang Ternate mendesak Polres Ternate dan pemerintah daerah segera mengusut tuntas kasus pelecehan seksual yang belakangan marak terjadi di Kota Ternate. Kasus yang disoroti mulai dari aksi “begal payudara” hingga dugaan eksibisionis yang meresahkan perempuan di ruang publik.
Kohati menilai, rentetan kasus tersebut menunjukkan lemahnya sistem keamanan dan perlindungan terhadap perempuan di Kota Ternate. Padahal, pemerintah daerah selama ini terus menggaungkan pembangunan dan keamanan kota.
Ketua Umum Kohati Cabang Ternate, Sakinah Kasturian mengatakan, perempuan hingga kini masih hidup dalam rasa takut ketika berada di luar rumah, terutama pada malam hari dan di kawasan minim penerangan.
“Perempuan terus diminta waspada, diminta jangan pulang malam, jangan lewat jalan sepi, jangan berjalan sendiri. Tapi pelakunya masih bebas berkeliaran. Logika macam apa ini? Korban yang dibatasi, sementara pelaku tetap leluasa meneror di ruang publik,” tegas Sakinah dalam keterangannya.
Menurutnya, pola pikir yang selalu membebankan kewaspadaan kepada perempuan justru menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menciptakan ruang publik yang aman dan responsif gender.
“Kalau setiap kali terjadi pelecehan perempuan yang diminta menyesuaikan diri, berarti sistem keamanan kita sedang bermasalah. Kota yang aman bukan kota yang membuat perempuan terus hidup dalam ketakutan, tetapi kota yang mampu membuat pelaku takut untuk melakukan kekerasan seksual,” katanya.
Kohati juga menyoroti data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara yang mencatat hingga September 2025 terdapat sekitar 246 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara. Dari jumlah itu, kekerasan seksual menjadi kasus paling dominan dan Kota Ternate termasuk wilayah dengan angka laporan tertinggi.
Pada April 2026 lalu, masyarakat kembali dihebohkan dengan laporan aksi “begal payudara” yang menyasar perempuan pada malam hari di sejumlah kawasan minim penerangan. Pelaku diduga membuntuti korban yang berkendara sendirian lalu melakukan pelecehan fisik sebelum melarikan diri.
Selain itu, aksi dugaan eksibisionis juga dilaporkan terjadi di kawasan belakang Kampus II Universitas Khairun (Unkhair) Gambesi. Dua mahasiswi Fakultas Kedokteran disebut mengalami tindakan asusila pada 29 dan 30 April 2026. Pelaku diduga mempertontonkan alat kelaminnya kepada korban yang melintas di lokasi tersebut.
Fungsionaris Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL) Kohati Cabang Ternate, Nursafitri Hi Ahmad mengatakan, pemerintah daerah perlu segera menghadirkan fasilitas ruang publik yang lebih responsif terhadap perempuan.
“Fasilitas responsif gender, penerangan jalan, CCTV, dan pengawasan di titik rawan itu kebutuhan mendesak, bukan pelengkap,” ujarnya.
Sementara Ketua Bidang Eksternal Kohati Cabang Ternate, Nurmala J Ade menilai penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Ternate masih lamban dan belum menunjukkan keseriusan aparat.
“Jangan tunggu ada korban lebih banyak baru sibuk bergerak. Jangan tunggu kasus viral baru aparat turun. Perempuan berhak merasa aman tanpa harus menunggu tragedi yang lebih besar terjadi,” tegasnya.
Karena itu, sambungnya, Kohati Cabang Ternate mendesak Polres Ternate segera menangkap dan mengusut tuntas pelaku “begal payudara” maupun eksibisionis.
Mereka juga meminta Pemerintah Kota Ternate bersama DP3A Malut segera mengambil langkah darurat perlindungan perempuan di ruang publik.
Selain peningkatan patroli malam dan pengawasan di titik rawan, Kohati juga meminta aparat penegak hukum menghentikan pola penanganan yang lamban dan tidak sensitif terhadap korban.
“Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini sampai tuntas. Perempuan berhak mendapatkan rasa aman di ruang publik tanpa rasa takut,” pungkasnya. (cr-01)