ESDM Maluku Utara Sebut Halsel dan Pulau Taliabu Masih Minim Akses Listrik

Sofifi, malutpost.com -- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara menyebut rasio elektrifikasi di dua kabupaten masih rendah, yakni Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui program pemasangan baru listrik (PBL) gratis menargetkan pemasangan listrik bagi 500 rumah tangga pada tahun 2026 yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Abdul Karim Usman, mengatakan program prioritas pihaknya pada 2025 berkaitan dengan peningkatan rasio elektrifikasi dan bauran energi, termasuk sektor mineral batu bara dan geologi.

"Rasio elektrifikasi untuk Maluku Utara ini kita masih tertinggal di dua kabupaten yaitu Halmahera Selatan dan Kabupaten Pulau Taliabu," kata Abdul Karim, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, melalui dukungan Gubernur Maluku Utara, program pasang baru listrik gratis difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kelistrikan di wilayah yang masih rendah rasio elektrifikasinya.

"Artinya bahwa dua daerah ini dari sisi pelayanan kelistrikan rasionya masih di bawah sehingga perlu ada intervensi dari pemerintah dalam hal ini Dinas ESDM melalui program pasang baru gratis," ujarnya.

Selain menggunakan anggaran daerah, program tersebut juga mendapat dukungan APBN melalui program PBL dari Kementerian ESDM. Namun, pelaksanaannya berbeda dengan program daerah.

"Kalau dari Kementerian ESDM pelaksananya itu dari PLN sendiri. Jadi yang dari kementerian nanti konfirmasi ke PLN saja," katanya.

Abdul Karim menjelaskan, program yang didukung Gubernur Sherly Tjoanda melalui APBD itu memiliki anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

Meski belum terlalu besar, anggaran tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik.

"Jadi kita pasang baru meteran lewat program ini, kemudian dikasih bonus pulsa Rp100 ribu per rumah dan ada tiga mata lampu dan satu subkontak," jelasnya.

Ia menambahkan, total sebanyak 500 rumah akan dipasangi sambungan listrik baru pada 2026 dan tersebar di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.

Ia bilang saat ini proses pekerjaan sementara berjalan dan tahapan pelelangan di BPBJ telah selesai.

"Bantuan per kepala keluarga itu 900 VA subsidi. Ini dikhususkan bagi rumah tangga pra sejahtera yang verifikasinya ada di desil 1 sampai 4," pungkasnya. (nar)