Menggugat Globalisasi Digital Dalam Fenomena Judol

Oleh: Wandi Riswanto Mancinam

(Mahasiswa Antropologi Sosial Unkhair Ternate & KPP SAMURAI MalukuUtara)

Mengapa sinyal internet yang dibangun dengan pajak justru lebih efektif menangkap situs judi dari pada untuk pendidikan? Di mana kedaulatan digital, jika negara selalu kalah oleh penyedia layanan judi yang mudah berpindah server setiap kali diblokir?

Kita sedang berdiri di ambang pintu sebuah paradoks peradaban yang mematikan, dimana globalisasi yang semula dipasarkan sebagai narasi agung tentang integrasi dunia dan kemakmuran tanpa batas, kini bermutasi menjadi mesin predatoris yang menghisap sumsum rakyat jelata.

Di balik gemerlap layar ponsel pintar yang menjanjikan kemudahan, terselubung sebuah jerat "globalisasi dari bawah" yang memanfaatkan infrastruktur digital untuk masuk ke ruang-ruang privat paling suci: meja makan keluarga dan kamar tidur kita.

Judol bukanlah sekadar masalah teknologi atau perilaku individu yang menyimpang; ia adalah manifestasi dari kegagalan sistemik tata kelola global, nasional, dan lokal dalam melindungi manusia dari eksploitasi kapitalisme digital yang nirmoral.

Fenomena ini tidak lahir di ruang hampa, melainkan dalam rahim neoliberalisme yang menekankan pada akumulasi kapital yang fleksibel dan ekspansif. Dalam hal ini, judol bukan sekadar "permainan" atau hiburan, melainkan mekanisme ekstraksi nilai yang brutal dari kelas bawah dan kelompok masyarakat rentan menuju kantong-kantong korporasi transnasional yang hegemonik.

Di bawah tekanan ekonomi struktural yang menghimpit, masyarakat kehilangan harapan atas mobilitas sosial yang organik melalui kerja keras, kapitalisme global melihat kerentanan ini bukan sebagai masalah sosial, melainkan sebagai peluang pasar yang sangat menguntungkan.

Inilah bentuk modern dari akumulasi melalui perampasan, di mana industri ini sama sekali tidak menciptakan nilai baru bagi ekonomi lokal, melainkan hanya menyedot daya beli masyarakat desa dan memindahkannya ke server-server di yurisdiksi asing yang tak terjangkau oleh hukum nasional.

Sebut saja buruh pabrik yang terasing dari hasil produksinya di dunia nyata kini semakin teralienasi secara digital, menghabiskan sisa upah mereka dalam upaya sia-sia untuk mengejar kemenangan yang secara algoritma telah diatur untuk rungkad (gagal). Negara dalam hal ini, sering kali hanya bertindak sebagai pelayan kepentingan kapital atau menjadi penonton yang pasif ketika warganya diperas habis oleh sistem industri transnasional.

Arjun Appadurai pernah mengingatkan kita tentang konsep technoscape—sebuah ruang dimana teknologi menghapus sekat-sekat teritorial. Namun, apa yang terjadi di Indonesia hari ini adalah penyalahgunaan infrastruktur digital sebagai jalan tol bagi kejahatan. Teknologi informasi dalam konteks judol tidak pernah bersifat netral; ia sarat dengan relasi kuasa yang sangat asimetris.

Perusahaan judi memiliki akses tanpa batas ke data besar, psikologi algoritma, kecepatan transaksi, dan backup kuat di setiap lini. Mereka dapat menyogok siapa saja untuk tutup mulut ataupun menyeretnya kedalam lingkaran yang diciptakan. Sementara pengguna di segala tempat, dari kota hingga ke desa-desa hanya memiliki ponsel murah dan harapan maxwin (kemenangan) yang meradang.

Dampaknya secara mikro adalah runtuhnya institusi keluarga, yang secara antropologis merupakan fondasi terakhir pertahanan sosial kita. Terjadi disfungsi peran yang mengerikan, terutama ketika kepala keluarga yang seharusnya menjadi pelindung justru terjerat adiksi yang melumpuhkan. Uang yang dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan anak lenyap dalam hitungan detik di layar taruhan. Keluarga dipaksa hidup dalam kekurangan, terjebak dalam lingkaran setan utang pinjaman online, dan terpaksa menjual aset-aset berharga demi menutupi kekalahan. Kehancuran ekonomi ini diikuti oleh kehancuran psikologis; setres akibat utang memicu depresi, kecemasan, dan kemarahan yang tidak terkendali.

Anak-anak adalah pihak yang paling sunyi dan menderita dalam tragedi ini. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh kebohongan, menyaksikan figur ayah yang hilang secara fisik maupun emosional, dan terpapar pada konflik orang tua yang terus-menerus. Kondisi ini menciptakan trauma mendalam yang menyebabkan penurunan prestasi akademis hingga risiko mengembangkan masalah perilaku di masa depan. Jika para pemangku kebijakan lokal ditingkat desa dan daerah tetap abai dan bahkan ada yang terjerumus, kita sebenarnya sedang membiarkan bom waktu kemiskinan ekstrem dan degradasi moral meledak di masa depan.

Di tingkat global, wajah judol jauh lebih gelap karena terintegrasi erat dengan ekosistem kejahatan transnasional yang mengeksploitasi kerentanan manusia. Dikawasan Asia Tenggara, industri ini beroperasi dalam wilayah abu-abu hukum yang dikendalikan oleh sindikat kriminal besar. Di balik layar permainan yang tampak sederhana, terdapat praktik pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan korupsi, perdagangan orang, hingga eksploitasi tenaga kerja berskala internasional.

Sudah menjadi rahasia umum. Banyak warga negara kita yang terjebak dalam jebakan penipuan tenaga kerja, dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, namun berakhir sebagai budak moderen di pusat-pusat operasi judi online di Kamboja atau Myanmar. Dokumen mereka dirampas, mereka dipaksa bekerja berjam-jam tanpa henti, dan hidup di bawah ancaman kekerasan fisik yang brutal.

Eksploitasi ini mencerminkan relasi kuasa yang sangat timpang antara sindikat hegemoni dan para pekerja yang kehilangan hak asasi serta otonominya. Bagaimana mungkin ASEAN dan komunitas internasional membiarkan negara-negara tertentu menjadi tempat perlindungan bagi sindikat yang menghancurkan warga negara lain demi keuntungan segelintir elit korup?

Lemahnya penegakan hukum lintas batas dan ambiguitas yurisdiksi membuat industri predatoris ini terus beroperasi dengan impunitas yang memuakkan.

Oleh karena itu, negara harus hadir untuk melindungi warga dari efek domino kebangkrutan dan kriminalitas. Literasi digital dan edukasi finansial harus digalakkan ke tingkat akar rumput untuk membangun ketahanan terhadap janji-janji palsu kapitalisme digital.

Pada akhirnya, solusi atas masalah ini menuntut tata kelola global yang kohesif dan berani. Institusi regional seperti ASEAN harus lebih serius menggunakan instrumen seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) untuk memperkuat kolaborasi intelijen dan penindakan hukum lintas batas. Tanpa adanya penyelarasan regulasi dan keberanian untuk menindak aktor-aktor utama di balik sindikat ini, upaya kita hanya akan menjadi solusi tambalsulam yang tidak menyentuh akar masalah.

Dalam pendekatan antropologi globalisasi kita sadar bahwa dibalik setiap angka kerugian ekonomi yang kita bahas, terdapat manusia-manusia yang hidupnya hancur berkeping-keping. Negara tidak boleh lagi beroperasi di ruang hampa; ia harus berakar pada pengalaman konkret manusia dan sensitif terhadap ketimpangan struktur kelas. Kita harus memanusiakan kembali kebijakan dan memastikan bahwa martabat rakyat tidak lagi dikonsumsi oleh algoritma keserakahan digital.

Gugatan ini adalah peringatan untuk akademisi dan mahasiswa yang sadar: sampai kapan sebagian besar dari kita "terjerumus" dan membiarkan bom scater ini meledak disetiap ruang?? (*)