Pemprov Malut Masifkan KKPD untuk Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terus berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan memasifkan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kebijakan ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, dalam kegiatan Sosialisasi KKPD, Selasa (28/4/2026).
Menurut Ahmad Purbaya, sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat pemerintah pusat terkait kewajiban penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.
"Urgensi dari kegiatan ini adalah meminimalisir transaksi tunai. Tujuannya agar tata kelola keuangan kita ke depan jauh lebih baik, transparan, dan akuntabel," kata Purbaya.
Meski implementasi KKPD telah berjalan, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan yang membuat penggunaannya belum optimal. Untuk itu, Pemprov Malut menggandeng pihak perbankan, yakni BNI dan Bank Maluku Malut, guna memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para pengelola keuangan daerah.
"Ada keluhan kartu tidak bisa digunakan, padahal 40 persen dari Uang Persediaan (UP) dialokasikan melalui KKPD. Jika ini terhambat, maka serapan anggaran daerah juga bisa terganggu. Melalui sosialisasi ini, kita ingin kendala tersebut teratasi sehingga penerapan KKPD bisa lebih masif di seluruh OPD,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada tahap awal penggunaan KKPD masih dibatasi pada pos-pos tertentu sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub), seperti biaya perjalanan dinas, pembelian bahan bakar, dan Alat Tulis Kantor (ATK).
"Keunggulannya adalah memudahkan transaksi. Kegiatan bisa tetap berjalan menggunakan pagu kartu kredit meski dana tunai belum cair. Namun, karena kondisi wilayah dan keterbatasan pemahaman aparatur, pendampingan dari pihak perbankan sangat diperlukan," jelasnya.
Senada dengan itu, Pimpinan Cabang Bank Maluku Malut Cabang Ternate, Sherley Tiffany Metekohy, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penuh implementasi KKPD. Sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Bank Maluku Malut berkomitmen memberikan dukungan teknis agar program ini berjalan optimal.
"Kewajiban kami sebagai mitra adalah mendukung penuh agar penggunaan KKPD ini lebih maksimal. Ini adalah solusi bagi pemerintah daerah untuk menciptakan transparansi keuangan yang lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Branch Manager BNI Cabang Ternate, Denny Stevy Akay, menjelaskan bahwa layanan KKPD merupakan bagian dari solusi pemerintah (government solution) untuk mendukung literasi keuangan di lingkungan birokrasi, sekaligus menghadirkan sistem pembayaran yang terintegrasi.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti secara antusias oleh pimpinan OPD dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Maluku Utara. Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan, diharapkan Maluku Utara dapat menjadi percontohan dalam implementasi digitalisasi keuangan daerah di kawasan timur Indonesia. (nar)