Gubernur Sherly Usul Infrastruktur Rp 2,9 Triliun ke Pemerintah Pusat

Ternate, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengusulkan pembangunan infrastruktur senilai Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat melalui pertemuan bersama Komisi V DPR RI di Ternate, Rabu (22/4/2026).

Dalam kunjungan kerja spesifik masa reses persidangan IV tersebut, Sherly memaparkan kondisi ekonomi Maluku Utara yang dinilai paradoksal. Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional pada 2025 sebesar 34 persen (year-on-year), manfaatnya belum dirasakan merata oleh masyarakat.

"Pertumbuhan tinggi ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan. Penyebab utamanya adalah minimnya konektivitas," kata Sherly.

Ia menjelaskan, sekitar 60 persen penduduk Maluku Utara berprofesi sebagai petani dan 20 persen sebagai nelayan. Keterbatasan akses jalan dan jembatan membuat distribusi hasil produksi ke pasar menjadi terhambat.

Sherly bilang, di tengah pemotongan anggaran daerah (DAU dan DBH) yang mencapai Rp3,5 triliun secara kolektif, Pemprov Maluku Utara kini menggantungkan dukungan pada pendanaan dari pemerintah pusat.

Adapun rincian usulan infrastruktur dari total Rp2,9 triliun yang diajukan, meliputi:

1. Perbaikan Jalan Provinsi (IJD) sebesar Rp789 miliar, mengingat pada 2025 Maluku Utara hanya menerima Rp300 miliar untuk jalan kabupaten.

2. Percepatan pembangunan Sofifi senilai Rp686 miliar, mencakup stadion sepak bola, pasar higienis, terminal, gedung pemadam kebakaran, dan peningkatan fasilitas rumah sakit.

3. Konektivitas kawasan industri, khususnya pembangunan ruas Maba–Sagea untuk menghubungkan kawasan industri di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, yang diperkirakan memangkas waktu tempuh dari 10 jam menjadi 2 jam.

4. Akses ke bandara melalui Trans Kie Raha senilai Rp348 miliar, untuk mempersingkat perjalanan dari Sofifi ke bandara dari 3,5 jam menjadi sekitar 1 jam.

Pada kesempatan itu, Sherly juga menyoroti status Sofifi yang hingga kini masih berstatus kelurahan di bawah Kota Tidore Kepulauan. Kondisi ini dinilai menghambat akses terhadap program kementerian, termasuk di sektor kesehatan.

Untuk itu, ia mendorong agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri guna mempercepat pembangunan dan mempermudah akses bantuan pusat.

"Kami mendorong Komisi V dan Kemendagri agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri demi percepatan pembangunan," ujarnya.

Kemudian terkait bencana banjir dan gempa bumi (7,6 SR) yang melanda baru-baru ini, Pemprov Malut melaporkan,  terdapat kebutuhan Rp 23,7 miliar untuk perbaikan 300-an rumah rusak akibat banjir di Halmahera Utara dan Halmahera Barat, dan juga untuk kebutuhan Rp28,7 miliar demi perbaikan rumah warga dan rumah ibadah pasca-gempa di Ternate dan Batang Dua.

Tidak hanya itu, di sektor transportasi, gubernur meminta perhatian pemerintah pusat diantaranya:

1. Pembangunan pelabuhan penyeberangan di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Rao, Kasiruta, Mandioli, Loloda, dan Pulau Hiri.

2. Penambahan frekuensi kapal program Tol Laut dari satu kali menjadi dua kali dalam sebulan.

3. Subsidi angkutan barang bagi petani serta bantuan bus sekolah untuk wilayah terpencil.

Sherly menegaskan bahwa konektivitas menjadi kunci agar masyarakat dapat merasakan dampak langsung dari pembangunan dan hilirisasi industri.

"Tanpa konektivitas jalan, jembatan, dan pelabuhan, biaya logistik tetap tinggi. Rakyat akan terus bertanya apa manfaat hilirisasi jika mereka tidak merasakannya," pungkasnya. (nar)