Pemprov Maluku Utara Rencana Berikan Keterampilan Kerja bagi Penerima RTLH

Sofifi, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa pembangunan rumah tidak serta-merta langsung menyelesaikan persoalan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan gubernur saat meninjau lima unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2025 di Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara, Kota Ternate yang telah rampung dibangun dan diserahkan kepada masyarakat, Senin (2/3/2026).

Dalam kunjungannya, Sherly berdialog langsung dengan sejumlah warga penerima bantuan. Ia menanyakan kondisi pekerjaan serta penghasilan keluarga guna memastikan dampak program RTLH terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sherly mengaku ia masih menemukan sebagian kepala keluarga penerima bantuan masih berada dalam kondisi ekonomi rentan.

"Setelah membangun rumah, ternyata banyak kepala keluarga yang belum memiliki keterampilan. Rata-rata bekerja di kebun milik orang lain dengan pendapatan sekitar Rp 1 juta per bulan," kata Sherly di Sofifi.

Sherly menegaskan, bahwa kepemilikan hunian layak harus diikuti dengan penguatan kapasitas ekonomi keluarga agar program bantuan benar-benar memberikan dampak jangka panjang.

Untuk itu, Pemprov Maluku Utara berencana memberikan pelatihan dan sertifikasi keterampilan kepada para penerima bantuan RTLH.

"Kita rencanakan sertifikasi keterampilan supaya mereka punya keahlian dan bisa mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tetap," tandasnya.

Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Sherly memastikan spesifikasi bangunan RTLH telah disesuaikan dengan standar program. Namun, untuk kebutuhan tambahan seperti perluasan dapur, menjadi tanggung jawab penerima manfaat.

Pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti kebutuhan lain yang belum terpenuhi, seperti pemasangan listrik serta bantuan ternak ayam guna menambah sumber penghasilan keluarga.

"Yang perlu dibantu itu pemasangan listrik dan bantuan ayam. Nanti kita bantu," tegasnya.

Ia berharap, ke depan program RTLH tidak hanya menghadirkan rumah layak huni, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Maluku Utara. (nar)