Perbaikan Kebijakan adalah Kunci Kuantitas atau Kualitas?

Oleh: Jeffrendsky Ngama Kolong
(Mahasiswa Magister Manajemen & Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada)

Kesalahan perlu disadari, tanpa itu kita tidak akan memilih jalan perbaikan. Kata Dye (2017), kebijakan publik adalah pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika melakukan dapat apa? tidak melakukan kerugiannya apa?.

Dalam prosesnya memang pelik, sebab pilihan kebijakan selalu melibatkan multi aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang berkepentingan.

Para aktor akan berupaya mengkonstruksi argumennya berbasis klaim-klaim subjektif normatif; seperti keadilan, demokrasi, pemerataan, atau pemberdayaan dengan harapan diterima oleh si decision making.

Pada titik ini, kelompok terpelajar yang ada di Maluku Utara berkewajiban untuk mengawal jalannya kebijakan daerah.

Paradoks Kuantitas

Maluku Utara sejak satu lustrum terakhir telah menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis hilirisasi sektor industri ekstraktif, khususnya pertambangan nikel dan industri pengolahannya.

Di satu sisi, puncak hilirisasi nikel pasca 2020 ini mengantarkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda ke panggung penghargaan nasional sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-nasional di angka yang fantastis 31,9 % (y-on-y) tahun 2025. Namun disisi lain, data dan situasi ril memperlihatkan sejumlah masalah yang serius.

Data kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara tahun 2025 menunjukan persentase kemiskinan yang menurun, namun capaian tersebut tidak signifikan sesuai yang diharapkan.

Baca Halaman Selanjutnya..