Polri Gelar Rakor Peningkatan Kesejahteraan Petani Binaan
Jakarta, malutpost.com -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rakor ini dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026) itu diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri yang juga selaku wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Sehingga rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi tahun 2026 agar menjadi lebih baik" kata Brigjen Langgeng.
Menurutnya, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala modal. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Implementasi nyata terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung," jelas Brigjen Langgeng.
Tidak hanya urusan modal, Polri melalui gugus tugas ketahanan pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.
"Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga Rp6.400 per kilogram," benernya.
"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog," sambung Brigjen Langgeng.
Ia menegaskan, program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Sehingga menggunakan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
"Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia," tandasnya.
Diketahui, dalam rapat tersebut Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya, menegaskan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180 triliun rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian jagung. (one)