180 Miliar Dana Pendidikan Maluku Utara di Luar Gaji dan Sarana Sekolah, Ini Peruntukannya

Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp180 miliar pada tahun 2026 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, menyampaikan bahwa Dana BOSP Maluku Utara pada tahun 2025 mencapai Rp 131 miliar. Pada tahun 2026, dana tersebut akan ditambah dengan BOSDA sekitar Rp 50 miliar, sehingga total anggaran yang dapat dimanfaatkan mencapai Rp180 miliar.

Anggaran tersebut, kata Sherly, di luar belanja gaji ASN dan pembangunan sarana prasarana sekolah.

"Yang bisa kita pakai hanya untuk meningkatkan kualitas perpustakaan, kualitas guru yang mengajar, serta kegiatan ekstrakurikuler anak-anak," kata Sherly saat meresmikan Gedung Auditorium SMA Negeri 5 Kota Ternate, Kamis (5/2/2026).

Ia menegaskan, pada tahun 2026 seluruh realisasi penggunaan BOSP dan BOSDA akan diaudit. Namun audit tersebut tidak bertujuan mencari kesalahan, melainkan untuk evaluasi menyeluruh.

"Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi bercermin melihat kondisi penggunaan BOSP dan BOSDA kita. Di mana salahnya, kenapa anggarannya ada tapi SPM tetap rendah, kualitas ekstrakurikuler belum maksimal, hingga setiap kali ada lomba nasional dan internasional murid masih harus mengeluarkan biaya sendiri," ujarnya.

Gubernur memastikan dana pendidikan tersebut harus digunakan secara maksimal agar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Maluku Utara.

Untuk itu, Sherly menegaskan dana tersebut di tahun 2026 ini harus dipakai maksimal. Sehingga kualitas guru bertambah, ada ekstra-ekstra pelatihan guru, akan ada guru-guru tambahan terutama bahasa inggris, matematika dan akan ada lomba-lomba level nasional dan internasional.

"Murid-murid ini butuh jam terbang. Mereka adalah pemimpin masa depan Maluku Utara. Jumlahnya sekitar 70 ribu murid sekolah menengah. Kalau mereka tidak diberikan fasilitas yang baik, mereka tidak bisa masuk universitas yang baik," tegasnya.

Sherly menyoroti masih minimnya putra-putri Maluku Utara yang mampu bersaing di level nasional, termasuk untuk masuk ke kementerian dan sekolah kedinasan.

"Kita sangat kurang anak-anak Maluku Utara yang bisa masuk ke kementerian, ke BPKP, maupun ke IPDN. Banyak yang tidak bisa bersaing karena kesiapan kita di tingkat SMA belum bagus," jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Maluku Utara.

"Itu menjadi PR kita bersama," pungkasnya.(nar)