Nazla Reses di Desa Limau, Masyarakat Keluhkan Sungai, Jalan Tani dan Rumah Terdampak Longsor

Tobelo, malutpost.com -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, melakukan reses di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Jumat (30/1/2026).

Pada kesempatan itu, masyarakat memintanya mendorong ke pemerintah agar ada alokasi anggaran untuk normalisasi Sungai Ake Lamo dan Jalan Tua sebagai jalan utama para petani.

Masyarakat juga meminta pembangunan bronjong dan rumah layak huni.

Kepala Desa (Kades) Limau, Hasanudin Ngongano, menyampaikan, saat ini yang menjadi kebutuhan utama adalah normalisasi Sungai Ake Lamo dan Jalan Tua, serta rumah layak huni sebanyak 6 unit.

"Kenapa itu menjadi kebutuhan kami di Desa Limau, karena hujan deras di 9 Januari 2026 lalu mengakibatkan 6 rumah rusak akibat longsor. Selain 6 rumah, masyarakat juga gagal panen akibat banjir di hari yang sama," kata Kades di hadapan Nazla.

Menurut kades, data-data rumah yang rusak akibat longsor sudah disampaikan ke Pemprov. Namun sampai saat ini belum ada respons.

"Sehingga kami dengan harapan besar kepada ibu dewan (Nazla) agar dapat mengawal."

"Selanjutnya juga kami harap bronjong sebagai penahan air banjir di sungai, karena akibat banjir juga mengancam rumah warga," sambung kades.

Warga lain, Armin Ligua, menambahkan bahwa masyarakat pertanian sangat membutuhkan adanya normalisasi sungai dan jalan Tua.

"Kami hanya berharap normalisasi sungai dan jalan tani itu, karena sungai ini selalu mengancam hasil pertanian saat hujan," tandas Armin.

Menanggapi itu Nazlatan Ukhra Kasuba, menyatakan ia akan menyampaikan hal ini pemerintah provinsi.

"Hasil reses ini akan disampaikan ke pemprov. Namun untuk rumah layak huni yang jelas ada program inti Pemprov, sehingga kita (DPRD) tinggal meminta untuk dialokasikan," kata Nazla.

Untuk bronjong, longsor dan lainnya sambung Nazla juga akan diperjuangkan ke pemprov.

"Bapak Ibu kami di DPRD tidak bisa membawa program atau menaruh program di desa-desa. Tapi DPRD bisa mendorong ke pemerintah melalui fungsi kontrol dan hasil yang kami dapat di lapangan."

"Jadi selain menampung aspirasi, saya perlu meminta data juga. Supaya saat didorong ke Pemprov tak hanya suara, tapi data," tandas ketua Komisi I ini. (one)