Kongres HPMS Ladang Merebut Kuasa
Oleh: Fadli Kayoa
(Jurnalis)
Malam tadi tiga kawan-kawan Front Mahasiswa Sula di pukul saat melaksanakan aksi damai menuntut 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Mangoli dicabut.
Aksi yang berlangsung saat pelaksanaan Kongres Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) itu berujung kekerasan dan intimidasi. Kawan-kawan dipukuli dan diancam para senior dan penyelenggara Kongres ke IV.
Pemukulan terhadap gerakan menolakan 10 IUP tambang di Pulau Mangoli itu, menunjukkan bahwa Pimpinan Pusat (PP) HPMS tidak memiliki sikap atas keberadaan tambang biji besi yang bakal mengancam ruang hidup dan ekologis warga Pulau Mangoli.
Para pelaksana kongres organisasi berusia 66 tahun itu, seolah mengkhianati amanah para tetua perjuangkan daerah tersebut sejak lama. Mereka mengutamakan euforia Kongres yang mengatasnamakan orang Sula dan pelajarnya. Sedangkan isu utama daerah justru tidak terakomodir. Hal itu terlihat dari upaya memberangus ruang berekspresi aksi massa dalam Kongres IV HPMS malam tadi.
Apa yang diharapkan dari organisasi Pelajar dan Mahasiswa itu, bila bermental preman dan berangus ruang bagi kawan-kawan menyampaikan aspirasi soal isu Pulau Mangoli.
Pada akhirnya, kita dapat berkesimpulan bahwa HPMS hanya jadi ladang merebut kuasa dan mengamankan kepentingan para politisi, birokrasi maupun senior-senior penjilat.
Kongres IV ini, menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan itu sudah tak berjalan lurus, mereka menyelenggarakan kongres untuk kepentingan lima tahun nanti.
Karena itu, bagi saya HPMS harus dibubarkan, karena tidak berguna bagi daerah. Terutama dalam memperjuangkan aspirasi warga Pulau Mangoli.
Jika para senior berdalih pengusiran para massa aksi dengan perlakukan kekerasan, lantaran mengganggu jalannya pembukaan kongres yang dihadiri pejabat Provinsi, Bupati dan politisi sangatlah ironis. Karena dalil tersebut, merupakan alasan yang buruk, dan menggambarkan HPMS mengutamakan kekuasaan ketimbang aspirasi rakyat dan ancaman besar yang sedang berada di depan mata warga Pulau Mangoli.
Apa jadinya, jika HPMS hanya melindungi kekuasaan, dan mengesampingkan masalah Kepulauan Sula. Sudah barang tentu, setelah kongres IV ini, kemudian kepemimpinan HPMS masih dikuasai politisi, birokrasi dan para senior penjilat, organisasi berusia 66 tahun tersebut akan semakin kehilangan arah, pastinya lebih condong mengutamakan kepentingan oligarki, kepala daerah serta politisi.
Pada titik ini HPMS hanya jadi ladang kepentingan dan memuluskan siapa yang akan memimpin daerah lima tahun nanti. Cita-cita memperjuangkan harkat dan martabat orang Sula hanya akan jadi isu yang dijual dan dijadikan menu malam minggu istana atau saat momentum politik lima tahun tiba.
Pada akhirnya, semua kader muda HPMS jadi kelinci percobaan untuk memuluskan birahi para politisi, birokrasi dan alumni yang mengaku berkecimpung di organisasi berlambang pulau senapan itu. Jika demikian opsi yang paling terakhir adalah bubarkan.*