Dorong Reorientasi Pembangunan Berbasis Tambang, Badko HMI Malut Bakal Gelar Seminar Regional
Ternate, Malutpost.com- Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku Utara (Malut) bekerja sama dengan Universitas Khairun (Unkhair) akan menyelenggarakan Seminar Regional bertema “Tambang untuk Rakyat". Kegiatan ini bakal berlangsung di Unkhair pada akhir Januari 2026 nanti.
Seminar Regional “Tambang untuk Rakyat” ini akan menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan daerah. Diantaranya Menteri Koperasi Republik Indonesia (Menkop) RI Ferry Juliantono, Direktur Great Institut Syahganda Nainggolan, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Hamdan Zoelva, Bursah Zarnubi Ketua APKASI dan Rocky Gerung Akademisi serta Pengamat Politik, Margarito Kamis Pakar Hukum Tata Negara, Jumhur Hidayat Ketua KSPSI, Gubernur Malut dan Maluku.
Ketua Umum Badko HMI Maluku Utara, Akbar Lakoda mengatakan, Seminar ini digelar sebagai respons kritis atas paradoks pembangunan di Indonesia Timur khususnya Malut. Di mana pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, namun belum berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas manusia, dan jaminan akses pendidikan tinggi.
“Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 20 persen, tetapi ribuan mahasiswa justru terancam putus kuliah karena tidak mampu membayar SPP. Ini menunjukkan bahwa kekayaan tambang belum benar-benar kembali kepada rakyat,” tegasnya kepada Malut Post, Minggu (28/12/2025).
Kata dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2023–2024 berada pada kisaran 20–23 persen, Q1-2025 tumbuh 34,58% (yoy), dan Q2-2025 tumbuh 32,09% menjadikannya salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, yang sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis nikel. Namun disisi lain, angka kemiskinan Maluku Utara masih berada di kisaran 6,3–6,8 persen, dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 80 ribu jiwa, serta ketimpangan pendapatan yang masih terasa kuat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara pada 2024 tercatat sekitar 70, masih di bawah rata-rata nasional, dengan dimensi pendidikan sebagai salah satu penyumbang keterlambatan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kondisi ketimpangan tersebut tercermin nyata di dunia pendidikan tinggi. Saat ini, sekitar 1.500 mahasiswa Universitas Khairun terancam Drop Out (DO) akibat ketidakmampuan membayar Biaya SPP. “Fakta ini menjadi dasar kuat digelarnya Seminar Regional sebagai ruang evaluasi arah pembangunan berbasis tambang,” tuturnya.
Ia mengaku, seminar ini merupakan upaya konsolidasi intelektual dan politik kebijakan agar pengelolaan sumber daya alam tidak berhenti pada angka statistik makro.
“Tambang tidak boleh hanya memperkaya segelintir pihak dan menaikkan angka PDRB. Ia harus menjamin hak dasar rakyat, terutama pendidikan. Jika 1.500 mahasiswa terancam DO di tengah ledakan ekonomi tambang, maka ada yang salah dalam arah kebijakan kita,” tuturnya.
Ia berharap seminar ini melahirkan rekomendasi kebijakan strategis, mendorong reorientasi pembangunan berbasis tambang, serta memperkuat komitmen agar hasil kekayaan alam Maluku Utara benar-benar dinikmati oleh rakyat, terutama dalam menjamin hak atas pendidikan dan masa depan generasi muda.(fad/kun)