Ketika Kunjungan Menjadi Polemik

Oleh: Irawan Asek
(Mahasiswa Magister Teknik Sistem UGM)

Polemik antara Wali Kota Ternate dan Gubernur Maluku Utara terkait klaim kunjungan ke Kota Ternate menunjukkan bahwa persoalan pemerintahan tidak selalu berakar pada kebijakan besar, melainkan sering kali muncul dari hal yang tampak sederhana tetapi sarat makna simbolik.

Perdebatan tentang “pernah atau tidak pernah berkunjung” sejatinya bukan persoalan administratif semata, melainkan mencerminkan problem komunikasi, etika koordinasi, dan kepemimpinan dalam sistem pemerintahan daerah.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Rabu, 24 Desember 2025

Dalam praktik pemerintahan, kehadiran seorang pejabat tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai tindakan simbolik.

Ilmuwan politik Murray Edelman dalam bukunya The Symbolic Uses of Politics (1964) menjelaskan bahwa tindakan politik sering kali bekerja sebagai simbol yang membentuk persepsi publik, bukan semata hasil kebijakan yang kasat mata.

Dalam konteks ini, kunjungan kepala daerah memiliki makna representatif: ia dibaca sebagai perhatian, pengakuan, dan komitmen.

Di sinilah polemik Ternate–Maluku Utara menemukan konteksnya. Kunjungan yang secara administratif tercatat bisa saja dipersepsikan “tidak hadir” secara institusional apabila tidak melibatkan kepala daerah setempat atau tidak dikomunikasikan dengan baik.

Sebaliknya, ketiadaan pertemuan langsung dapat menimbulkan kesan pengabaian, meskipun secara faktual kunjungan pernah dilakukan. Dua klaim ini tidak harus saling meniadakan, tetapi menunjukkan perbedaan sudut pandang antara aspek formal dan aspek relasional pemerintahan.

Baca Halaman Selanjutnya..